Ada dua persoalan krusial yang akan diteliti dalam studi ini. Pertama, bagaimana implementasi pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan hasil harta dari penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana wakaf uang/tunai yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY? Kedua, bagaimana implementasi penerapan konsep maslahah mursalah terhadap wakaf uang/tunai pada BWU/T MUI DIY? Dalam strategi yang diterapkan oleh Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY berdasarkan potensi dana wakaf yang sangat besar. Tahap pertama, menyeleksi calon mauquf alaih yang layak menerima bantuan melalui peran SMEDC (Small And Medium Enterprise Development Center) yang fokus kegiatannya adalah pendampingan UKM dan kewirausahaan. Tahap kedua, pengadaan program pinjaman produktif tanpa agunan dan biaya (PROTAB) dan adanya (PROTAB) sebrakan. Tahap ketiga, memiliki konsultan yang bertempat tinggal di daerah calon mauquf alaih. Adanya program penyaluran manfaat berupa (bagi-hasil) dari dana pokok wakaf merupakan program yang sangat sentral dalam pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan hasil harta wakaf uang/tunai. Oleh karena itu pada BWU/T MUI DIY hal tersebut diatur demi menyalurkan dana wakaf yang telah terhimpun. Menurut penulis adanya program pinjaman produktif tanpa agunan dan biaya (PROTAB) serta persyaratannya merupakan ijtihadi ulama Indonesia yang berlandaskan maslahah mursalah karena memang tidak terdapat dalam nash secara ekplisit yang mengatur hal tersebut dan dalam tinjauan tersebut ternyata program-program yang ada memang didasarkan pada kemaslahatan umat (maslahah mursalah), dan mendapat pengukuhan dan dukungan normatif untuk diaplikasikan dan diimplementasikan. Sehingga dengan demikian, masyarakat yang memiliki ekonomi yang rendah dapat terbantu oleh dana harta wakaf serta berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup demi mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik.