| dc.description | Penelitian ini membahas mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan museum gunungapi merapi, pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang melepaskan atau meyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui serta menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 terhadap pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Museum Gunungapi Merapi; 2) untuk mengetahui kendala/ hambatan yang terjadi selama proses pengadaan tanah untuk pembangunan Museum Gunungapi Merapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan narasumber yaitu Kepala Desa Hargobinangun, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui BKAD, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Museum Gunungapi Merapi sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, tetapi tidak semua dari prosedur yang ada dilakukan oleh panitia pengadaan tanah untuk pembangunan museum gunungapi merapi. Salah satunya adalah proses penunjukkan tim lembaga/ tim penilai harga tanah. Serta dalam pelaksanaan pengadaan tanah itu sendiri sebenarnya tidak terdapat kendala/ hambatan. Namun, ada sedikit kendala/ hambatan yang muncul setelah proses pelepasan tanah kas desa selesai, yaitu uang hasil dari pelepasan tanah kas Desa Hargobinangun belum semuanya dapat direalisasikan untuk membeli tanah pengganti. Hal ini disebabkan sulitnya mencari tanah pengganti dan seringnya pergantian peraturan, serta lambatnya proses izin dari pihak kabupaten. | en_US |
