Undang Undang Badan Usaha Milik Negara No 13 Tahun 2003 memberikan kewajiban bagi Perusahaan BUMN untuk memperhatikan 194 persoalan social melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Sedangkan dalam Undang Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 mengamanatkan bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau sering disebut dengan Corporate Social Responsibilty (CSR). Sedangkan kedua program tersebut secara praktis bentuknya sama, sehingga memberikan beban ganda bagi BUMN untuk melaksanakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan dan pelaporan PKBL dan CSR dari BUMN yang keduanya diatur dalam rejim hukum yang berbeda. Penelitian ini dilakukan secara normative dengan mengkaji berbagai aturan dan dokumen hukum serta dilakukan secara empiris dengan mengakaji berbagai pelaksanaan PKBL dan CSR oleh BUMN. Temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa BUMN wajib melakukan PKBL jika ada keuntungan, sedangkan BUMN yang bergerak dibidang dan atau terkait dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR bersumber dari anggaran. Kedua program tersebut dilaksanakan dalam bentuk yang hamper sama yaitu memberikan bantuan social dan usaha ekonomi masyarakat. Mekanisme pelaporan CSR hanya dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Sedangkan tujuan pelaporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, aktivitas dan laporan arus kas serta catatan bagi pengguna dalam pengambilan keputusan.