| dc.description | Penelitian ini berawal atas dasar teoritis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengisyaratkan bahwa otonomi desa mendorong kemandirian desa. Selanjutnya Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Analisis Dana Desa Dalam Pemekaran Wilayah Nagari Rabi Jonggor yang mencapai 72 nagari pemekaran salah satunya nagari Rabi Jonggor. Pemekaran nagari Rabi Jonggor terbagi menjadi 3 yaitu Nagari Bahoras, Nagari seberang Kenaikan dan Nagari Ranah magelang. Untuk mengetahui rumusan masalah yang dikemukakan, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, studi kepustakaan dan observasi untuk mengukur dampak dana desa berdasarkan indikator pemekaran yaitu prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya serta kemampuan dan potensi desa.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemekaran nagari Rabi Jonggor yang disebabkan oleh keinginan mensejahterakan masyarakat melalui dana desa yang terima tidak sepenuhnya menyelesaikan permasalahan yang ada. Akan tetapi dengan adanya pemekaran justru menimbulkan masalah baru seperti ketidaksiapan sumber daya manusia dalam aparatur pemerintahan, pengelolaan adat istiadat, pembagian batas wilayah adat serta ketimpangan potensi yang miliki oleh nagari pemekaran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemekaran wilayah nagari Rabi Jonggor sebagai otonomi baru belum sepenuhnya layak untuk dimekarkan karena pemekaran terjadi tidak sesuai dengan indikator pemekaran dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sehingga menimbulkan masalah baru dalam nagari tersebut. | en_US |
