Browsing Faculty of Law by Author "SYA’RONI, ANANG"
Now showing items 1-18 of 18
-
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA
LAKSAMANA, ERWIN (FH UMY, 2017-03-20)Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Yogyakarta, keberadaan Peraturan Daerah tersebut merupakan ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG PEMBATASAN USAHA WARALABA MINIMARKET DI KOTA YOGYAKARTA
MULYAWAN, ANGGARA REZA (FH UMY, 2017-05-02)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang pembatasan usaha waralaba minimarket Kota Yogyakartadan peran dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, ... -
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
SETIAWAN, DARMA TRI PUTRA (FAI UMY, 2014-08-15)Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai keterlibatan penting dalam melindungi hak konstitusional warga Negara. Hal ini terlihat melalui perannya dengan mengeluarkan beberapa putusan-putusan MK baik dalam perkara PUU maupun PHPU ... -
KOMPARASI KONSEP DISIPLIN MILITER ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 1997 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER
NINDYARIZKI, NOVIA (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)Skripsi ini membahas tentang Komparasi Konsep Disiplin Militer Antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum ... -
OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM SISTEM E-BUDGETING UNTUK MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI DI KOTA SURABAYA
ZAHRA, MUTHIAH (FH UMY, 2017-05-15)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi peran pemerintah daerah dalam sistem e-Budgeting dapat mewujudkan reformasi birokrasi di kota Surabaya. Penelitian ini dilaksanakan di kota Surabaya dengan ... -
PELAKSANAAN FUNGSI DPRD DALAM LEGISLASI TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
FEBRIANANDHO, DERBY DIAN (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)DPRD sebagai wakil rakyat diharapkan mampu menjembatani berbagai unsur kelompok kepentingan agar tercipta keadilan dalam bermasyarakat. DPRD dituntut mampu menjalankan fungsi legislasinya dengan baik agar dapat menghasilkan ... -
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA YOGYAKARTA
AKBAR, MUSA (FH UMY, 2016-12-23)Gelandang dan pengemis (Gepeng) dapat dikatakan penyakit sosial dalam masyarakat, dikarenakan keberadaan gepeng di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya kota Yogyakarta sangat meresahkan masyarakat, selain mengganggu ... -
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
AWAL, MULYADI S. (FH UMY, 2017-06-19)Skripsi ini membahas Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah “Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Halmahera Selatan”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan mengetahui pengaturan pemungutan suara ulang ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA YOGYAKARTA
SETIAWAN, FEBRI (FH UMY, 2017-09-06)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kinerja penegak hukum yang berwenang untuk menegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta dan sesuai dalam ... -
PENGARUH PARTAI POLITIK TERHADAP KEMENANGAN CALON KEPALA DAERAH PADA PILKADA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2015
IRSAN, MOH (FAKULTAS HUKUM, 2017-09-04)Salah satu tujuan dan fungsi partai politik ialah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, khususnya dalam proses pengisian jabatan politik yang dilaksanakan melalui mekanisme yang demokratis. Meskipun demikian, ... -
PERAN KPUD DALAM PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2017 DI KABUPATEN PRINGSEWU LAMPUNG
PRATAMA, WIRANDA GALANG (FH UMY, 2017)Skripsi ini membahas tentang pengaturan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pilkada tahun 2017 yang dilakukan oleh Komsi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, dan implementasinya dalam peraturan perundang-undangan nasional ... -
PERAN MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PROVINSI PAPUA
MANTIKA, PUTRA (FH UMY, 2017)Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan lembaga budaya yang berperan penting dalam mengembangkan baik adat, perempuan maupun agama. Hadirnya MRP diharapkan mampu mentralisir kondisi politik dan meminimalisir konflik akibat ... -
PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2014
ANSHARI, M. RIZANI (FH UMY, 2014-04-22)Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa peranan KPU Yogyakarta dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2014 mempunyai peranan yang besar sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2012 ... -
PERANAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DI KABUPATEN BANTUL
DAVISKA, DONIS (FH UMY, 2017-05-19)Skripsi ini membahas mengenai Peranan Permeintah Daerah Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan di Kabupaten Bantul. Peranan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebagai instansi pemerintahan di Kabupaten ... -
PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 26 TAHUN 2003 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN DI KABUPATEN CILACAP
CAHYA, WIDHIARTO INDRA (FH UMY, 2017-01-02)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Cialacap Nomor 26 Tahun 2003 mengenai Ketertiban, Kebersihan, dan ... -
SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENERIMAAN TUNJANGAN ANAK PADA ANAK PENYANDANG CACAT BAGI ANGGOTA DAN PNS POLRI
HAPSARI, ILMA ASTINING (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)Penelitian ini merupakan penelitian tentang sinkronisasi peraturan perundang-undangan tentang penerimaan tunjangan anak pada anak penyandang cacat bagi anggota dan pns polri. Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ... -
STUDI KOMPARATIF PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM UUD 1945 DAN PIAGAM MADINAH
JANGI, ABD RAHIM H (FH UMY, 2014-04-22)Secara positifistik HAM dalam pengaturan Piagam Madinah yang lahir dideklarasikan pada tahun 622 M dan UUD 1945 yang mengakui bahwa HAM sebagai hak yang melekat kepada manusia sejak dilahirkan di dunia ini. Dalam kacamata ... -
URGENSI PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI DALAM MENJAGA KREDIBILITAS LEMBAGA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KURNIAJI, DWI (FH UMY, 2017-01-05)Reformasi hukum merupakan kebutuhan mendasar untuk terwujudnya keadilan substansial dan ataupun prosedural. Untuk meningkatkan reformasi hukum pada umumnya dan kekuasaan kehakiman pada khususnya guna meningkatkan supremasi ...