Search
Now showing items 1-10 of 23
PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH (LOD) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI PROVINDI DIY
(FH UMY, 2013-04-23)
Peran LOD DIY sebagai lembaga pengawasan penyelenggaraan negara dan pemerintah daerah dalam hal melaksaakan pelayanan publik ke masyarakat DIY cukup memuaskan, hal ini dapat terlihat sepanjang tahun 2012 , dari 153 laporan ...
PELAKSANAAN REKLAMASI BEKAS PILOT PROJECT TAMBANG PASIR BESI PT. JOGJA MAGASA MINING DI KABUPATEN KULON PROGO
(FH UMY, 2013-08-03)
Pelaksanaan Reklamasi Pilot Project Tambang Pasir Besi PT. Jogja Magaza iron (JMI) di Desa Karangwuni Kabupaten Kulon Progo dilakukan dengan penutupan kembali lahan bekas tambang (Back Filling), melakukan pertemuan sosialisasi ...
ANALISIS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP ISTERI DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
(FH UMY, 2013-09-30)
Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kekrasan fisik yang dialami oleh istri menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti ...
THE TREATMENT OF PRISONERS OF WAR UNDER INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW AND INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW: GADDAFI'S CUSTODY CASE STUDY
(FH UMY, 2013-08-03)
Based on the Universal Declaration of Human Rights as a mother of the non derogable rights shown that the treatment of Gaddafi is acting which violate this provision. On the other word, the death of Gaddafi during his ...
THE ROHINGYAS CASE : THE INTERNATIONAL LAW AND INDONESIAN LAW PERSPECTIVE
(FH UMY, 2013-08-22)
On the resarch above, based on the international law pertaining to the issue of refugees, the Rohingya people could be categorized as the refugee. Because they, the Rohingyas, fulfilled the requirements to be categorized ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA TAKOYAKINA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2013-08-20)
Perlindungan hukum bagi penerima waralaba Takoyakina dalam penggunaan perjanjian baku yaitu menurut Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengatur mengenai ketentuan pencantuman klausula baku yang ...
ASPEK HUKUM TERHADAP PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN TANAH-TANAH SULTAN GROUND DI KAWASAN PANTAI PARANGTRITIS KABUPATEN BANTUL DIY
(FH UMY, 2013-03-22)
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa pola penguasaan tanah-tanah sultan ground di kawasan di Pantai Parangtritis ialah dengan memiliki surat kekancingan yang dikeluarkan ...
ANALISIS PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE LEVERAGE DAN KONSENTRASI KEPEMILIKAN TERHADAP PENGUNGKAPAN MANAJEMEN RESIKO
(FH UMY, 2013-02-26)
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate governance, leverage dan konsentrasi kepemilikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Faktor-faktor yang digunakan meliputi: komisaris independen, ukuran dewan ...
PENERAPAN ASAS PARTISIPASI DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN MALIOBORO SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2013-04-04)
Dalam pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengaturan pedagang kaki lima di kawasan Malioboro setelah berlakunya UU Keistimewaan DIY . Bentuk pengaturan kaki lima di kawasan khusus Malioboro-A.Yani telah diatur ...
ASPEK HUKUM TERHADAP PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN TANAH-TANAH SULTAN GROUND DI KAWASAN PANTAI PARANGTRITIS KABUPATEN BANTUL DIY
(FH UMY, 2013-03-22)
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa pola penguasaan tanah-tanah sultan ground di kawasan di Pantai Parangtritis ialah dengan memiliki surat kekancingan yang dikeluarkan ...