Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 1161-1180 of 1188
-
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PERLUASAN PASAR TRADISIONAL GAMPING AMBARKETAWANG KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2012-08-13)PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PERLUASAN PASAR TRADISIONAL GAMPING AMBARKETAWANG KABUPATEN SLEMAN -
KEKUATAN HUKUM AKTA PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN TANAH YANG BELUM BNERSETIFIKAT DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2011-08-16)Notaris dapat menerima tanah yang belum bersertifikat sebagai objek Hak Tanggungan karena dibenarkan oleh ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU No 4 Tahun 1996, Notaris dapat membuat langsung APHT untuk jaminan tanah yang belum ... -
PERANAN PARTAI POLITIK DALAM PEMENANGAN CALON INCUMBENT PEMILUKADA DI KABUPATEN WONOSOBO
(FH UMY, 2012-02-28)PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI PERANAN PARTAI POLITIK DALAM PEMENANGAN CALON INCUMBENT PEMILUKADA DI KABUPATEN WONOSOBO -
PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH SECARA ADAT DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2011-04-02)Masyarakat di Kecamatan Depok dalam melakukan transaksi jual beli tanah masih banyak menerapkan hukum adat yaitu melakukan perbuatan pemindahan hak antara penjual dan pembeli yang dilakukan di hadapan kepala adat yang ... -
BERPERKARA DENGAN TIGA PIHAK (INTERVENSI) DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN
(FH UMY, 2011-08-16)Yang menjadi dasar ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berjalan di persidangan karena para pemohon merasa sangat dirugikan dengan adanya pokok perkara antara penggugat dengan tergugat dengan tergugat adalah ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYAWAN DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
(FH UMY, 2009-12-26)PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYAWAN DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PNS BERDASARKAN PP NO. 30 TAHUN 1980 DAN PP NO. 53 TAHUN 2010 DI PEMDA KABUPATEN KARANGANYAR JAWA TENGAH
(FH UMY, 2011-04-02)HASIL ANALISIS MENUNJUKKAN BAHWA JENIS-JENIS PELANGGARAN DISIPLIN YANG BANYAK DILAKUKAN OLEH PNS DI KABUPATEN KARANGANYAR ADALAH JENIS PELANGGARAN DISIPLIN RINGAN, DENGAN PENJATUHAN HUKUMAN BERUPA TEGURAN LISAN, TERTULIS, ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYIMPANAN DANA DALAM HAL TERJADI LIKUIDASI BANK
(FH UMY, 2012-08-09)LEMBAGA PERBANKAN MEMILIKI PERAN YANG STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL, MENGINGAT FUNGSI UTAMA BANK ADALAH SEBAGAI PENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT YANG DILAKUKAN DALAM BENTUK SIMPANAN BERUPA GIRO, DEPOSITO ... -
PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BANTUL PERIODE 2009-2014
(FH UMY, 2012-12-05)DALAM DPRD DI KABUPATEN BANTUL ITU DIDALAMYA MEMILIKI LEMBAGA YANG DILAKSANAKAN TERDAPAT BERMACAM PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA-LEMBAGA TERSEBUT MEMPUNYAI TUGAS MASING-MASING UNTUK MELAKUKAN PELAKSANAAN PENGAWASANNYA -
ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA DI KABUPATEN BANYUWANGI
(FH UMY, 2011-08-10)BERKAITAN DENGAN SAH ATAU TIDAKNYA JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN, MAKA BAIK PP NOMOR 10 TAHUN 1961 DAN PP NO 24 TAHUN 1997, JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN ITU SAH MENURUT HUKUM -
PELAKSANAAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PADA INDUSTRI PERAK DI KOTA GEDE
(FH UMY, 2011-04-23)PENGAJUAN PEMBUANGAN IZIN LIMBAR CAIR OLEH PARA PENGRAJIN PERAK DIAJUKAN KEPADA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I DIY MELALUI DINAS PERIZINAN, DINAS PERIZINAN DAN DINAS PERDAGANGAN DAN BLH DENGAN MEMENUHI PERSYARATAN ... -
PELAKSANAAN EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI OLEH PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL
(FH UMY, 2011-04-23)PELAKSANAAN PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI OLEH PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA DILAKUKAN MELALUI KONTRA KERJASAMA DENGAN PERTAMINA SEBAGAI KUASA PERTAMBANGAN DI SELURUH WILAYAH HUKUM PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA -
CONSTITUIONAL COURT AND JUDICIAL INDEPENDENCE PRINCIPLE RELATED TO THE DISPUTER SETTLEMENT BETWEEN STATE INSTITUIONS
(FH UMY, 2011-03-23)PENERAPAN PRINSIP JUDICIAL INDEPENDENCE DIATUR DALAM UUD 1945, UU MK, HUKUM ACARA MK YANG DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERATURAN MK. -
PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
(FH UMY, 2011-07-28)TERBENTUKNYA KABUPATEN KEPULAUAN DIMULAI DARI KEINGINAN MASYARAKAT UNTUK MENJALANKAN PEMBANGUNAN BERBASISKAN MASYARAKAT GUNA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN HIDUPNYA -
TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN HAL LINTAS DAMAI KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA
(FH UMY, 2011-06-21)PENGATURAN MENGENAI HAK LINTAS DAMAI KAPAL ASING DI LAUT TERITORIAL INDONESIA ADALAH SEBAGAIMANA DI ATUR DALAM PASAL 3 AYAT 2 UU NO. 6 TAHUN 1996 -
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN AKTA PERDAMAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2010-12-02)PARA PIHAK TELAH MELAKUKAN MEDIASI YANG MENGAKIBATKAN PERDAMAIAN YANG ISINYA BAHWA HARTA TERSEBUT DIBAGI MENJADI 2 BAGIAN, SETENGAH UNTUK PISAK PENGGUGAT DNA SETENGAH UNTUK PIHAK TERGUGAT -
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PD. BPR BANK SLEMAN
(FH UMY, 2009-12-29)PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PD. BPR BANK SLEMAN -
ASPEK TATA GUNA TANAH DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2016-08-09)Kesemerawutan dalam pengelolaan penggunaan tata guna tanah banyak terjadi di Indonesia. Sehingga dalam pengunaan tanah tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya misalnya tanah pertanian yang seharusnya dijadikan sebagai ... -
PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH AKIBAT AKTA KUASA MENJUAL TIDAK SAH (STUDI KASUS PUTUSAN 1/ PDT G/ 2014/PNBTL)
(FH, 2016-09-02)Tanah saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok manusia. Tingginya kebutuhan manusia semakin tinggi juga harga tanah. Salah satu cara manusia untuk mendapatkan tanah yaitu dengan perjanjian jual beli. Hal ini yang sering ... -
TINJAUAN ETIOLOGI KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DI KABUPATEN SLEMAN
(FH, 2016-08-26)Tercatat pada tahun 2015 DIY menduduki peringkat ke-5 pengguna narkoba di Indonesia atau sebesar 62.028 jiwa. Kasus narkotika di Sleman merupakan terbanyak kedua di wilayah DIY, dengan jumlah terbanyak yaitu mahasiswa dan ...