| dc.description | Undang-Undang Jaminan Fidusia mengharuskan setiap Jaminan Fidusia dibebankan dengan Akta Notaris dan di daftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Namun dalam prakteknya masih ditemukan Akta Jaminan Fidusia yang tidak dibuat dengan Akta Notaris dan juga tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang bersumber dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi dilapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori hukum, ilmu hukum, peraturan perundang-undangan, serta beberapa narasumber, dan dilakukan dengan melihat segala undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti.Penelitian ini telah menjawab seluruh permasalahan. Dalam prakteknya di PT. Pegadaian (Persero) Kota Bekasi Kantor Area Jatiwaringin, pembebanan Jaminan Fidusia dengan akta dibawah tangan masih dilakukan. Akibat hukum dari Jaminan Fidusia yang dibuat dengan Akta di Bawah Tangan adalah batal demi hukum, karena syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu mengenai syarat suatu sebab yang halal menurut peneliti disini belum terpenuhi. Karena dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengaharuskan pembebanan Jaminan Fidusia dengan Akta Notaris. Pelaksanaan atas sengketa yang disebabkan Pemberi Fidusia cidera janji di PT. Pegadaian (Persero) Kota Bekasi Kantor Area Jatiwaringin menggunakan Parate Eksekusi, tidak menggunakan Titel Eksekutorial. Selain itu, Pegadaian juga melakukan eksekusi dengan Penjualan di Bawah Tangan. | en_US |
