| dc.description | Skripsi yang berjudul “Urgensi Pemberian Hak Imunitas Terhadap Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Korupsi” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui urgensi pemberian hak imunitas terhadap Pimpinan KPK dalam pemberantasan korupsi, di tengah gencarnya kriminalisasi terhadap Pimpinan KPK yang rentan menjadi target serangan balik para koruptor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan menunjukan bahwa keberadaan hak imunitas bagi pimpinan KPK adalah hal yang urgen dan dibutuhkan. Hal ini didasarkan pada, pertama banyaknya upaya kriminalisasi yang dilakukan terhadap pimpinan KPK yang rentan menjadi target serangan balik koruptor (corruptor fight back) dengan terus mengganggu kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, dan tentunya berdampak erat dengan melemahnya kinerja KPK. Kedua, hak imunitas juga untuk melindungi independensi lembaga KPK dan untuk mencegah upaya kriminalisasi tersebut. Jika pimpinan KPK tidak mendapat hak imunitas, maka dalam prakteknya pimpinan KPK bisa mengalami hambatan dalam upaya pemberantasan korupsi. Ada 2 saran yang dapat dikemukakan, yaitu, pertama, diperlukan komitmen politik dan sikap negarawan dari anggota DPR untuk menerima keberadaan lembaga KPK dengan hak imunitas yang melekat pada Pimpinannya. Kedua, Pimpinan KPK dalam melaksanakan tugasnya harus berhati-hati agar tidak mudah diserang pihak-pihak yang ingin melemahkan KPK. | en_US |
