Faculty of Social and Political Science: Recent submissions
Now showing items 2521-2540 of 3820
-
EVALUASI KINERJA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015
(FISIPOL UMY, 2017-05-10)Kesehatan merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dalam pemenuhan kewajiban pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya di bidang kesehatan, telah dibuat kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) salah ... -
IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DAN KUALITAS PELAYAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATATAN SIPIL KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014-2016
(FISIPOL UMY, 2017-05-09)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. Reformasi Birokrasi hadir karena semakin rendahnya kepercayaan publik terhadap kinerja Birokrasi dalam hal memberikan ... -
PROSES FORMULASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEISTIMEWAAN PADA TAHUN 2015
(FISIPOL UMY, 2017-05-10)Pada system pemerintahan saat ini Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) di tuntut untuk Struktur Organisasi yang mempunyai sedikit struktur kerja akan tetapi memiliki fungsi yang sesuai dengan azaz Efektifitas dan ... -
PERAN TIM PENGGERAK PKK DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DESA (STUDI KASUS KELURAHAN DOPLANG, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016)
(FISIPOL UMY, 2017-05-09)Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk miskin terbesar kedua di Indonesia, yakni 4,58 juta jiwa. Salah satu Kabupaten termiskin yang ada di Jawa Tengah adalah Kabupaten Purworejo dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 ... -
IMPLEMENTASI DANA DESA DI KABUPATEN BANTUL (STUDI KASUS DI DESA BANGUNHARJO KECAMATAN SEWON DAN DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN JETIS TAHUN 2015 - 2016)
(FISIPOL UMY, 2017-05-08)Penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang dana desa pada tahun awal tahun 2015 menjadi permasalahan. Desa harus dihadapkan dengan aturan yang baku dari pemerintah agar bisa mengalokasikan dana desa dengan baik. Regulasi setiap ... -
IMPLEMENTASI PROGRAM ONE DAY SERVICE DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014-2015
(FISIPOL UMY, 2017-05-12)Di Indonesia tanah memiliki makna yang multi dimensial, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan, tanah bermakna sakrat karena berurusan dengan waris dan masalah masalah transendetal, ... -
IMPLEMENTASI PROGRAM APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPATUHAN (ASIK) UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2015 (STUDI KASUS : OMBUDSMAN RI PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
(FISIPOL UMY, 2017-05-08)Buruknya pelayanan publik yang terjadi di Indonesia disebabkan karena penyelenggaraan negara dan pemerintahan diwarnai dengan praktek maladministrasi. Hakikatnya pelayanan publik adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat ... -
PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMERINTAHAN NAGARI DENGAN DIBERLAKUKANYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI NAGARI SICINCIN, KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG, KABUPATEN PADANG PARIAMAN, PROPINSI SUMATERA BARAT)
(FISIPOL UMY, 2017-05-12)Pemerintah Nagari merupakan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan aktivitas sosial kemasyarakatan pada level grass root (akar rumput). Pemerintahan nagari telah mengalami bongkar pasang yang sedemikian rupa. ... -
POLITIK AGRARIA DI DAERAH ISTIMEWA : KONFLIK HAK KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL (STUDI KASUS SULTAN GROUND DI PESISIR PANTAI KABUPATEN GUNUNGKIDUL)
(FISIPOL UMY, 2017-05-10)Masalah dualisme hukum agraria ( Undang Undang Nomor 5 1960 dan Undang Undang Keistimewaan DIY) di Yogyakarta adalah masalah hak milik dan hak pemanfaatan tanah yang menimbulkan konflik yang hingga kini belum terselesaikan ... -
KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PILKADA 2015 SUSULAN
(FISIPOL UMY, 2017-05-08)Pilkada serentak 2015 merupakan Pemilihan Kepala Daerah yang untuk pertama kali dilakukan dalam waktu yang bersamaan di beberapa daerah di Indonesia. Begitu pula apa yang terjadi di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ... -
RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015
(FISIPOL UMY, 2017-05-09)Kelembagaan merupakan salah satu kewenangan keistimewaan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Keistimewaan ini maka pemerintah DIY ... -
INOVASI PENILAIAN KINERJA PEGAWAI (STUDI KASUS: PENERAPAN INSTRUMEN SASARAN KERJA PEGAWAI DAN PERILAKU KERJA PEGAWAI DI KANTOR BADAN NARKOTIKA NASIONAL KAB. CIAMIS)
(FISIPOL UMY, 2017-05-12)Penilaian kinerja merupakan suatu hal yang sangat vital dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan birokrasi, penilaian kinerja pegawai pada instansi pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari para pegawai tersebut, ... -
KINERJA POLITISI PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014-2016
(FISIPOL UMY, 2017-05-08)Sejak reformasi, keterlibatan kaum perempuan mengalami peningkatan, terutama keterlibatan kaum perempuan di parlemen/ legislatif. Akan tetapi terjadi penurunan pada pemilihan umum tahun 2014-2019, tidak hanya terjadi di ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKSESIBILITAS PELAYANAN BAGI DIFABEL DI YOGYAKARTA TAHUN 2015 (STUDI KASUS: GRHATAMA PUSTAKA YOGYAKARTA)
(FISIPOL UMY, 2017-05-09)Abstrak : Aksesibilitas bagi difabel dititikberatkan pada ketersediaan dan kelayakan fasilitas yang ramah difabel. Permasalahan yang dihadapi difabel di Indonesia antara lain, kurangnya akses informasi atau pelayanan, ... -
ANALISIS PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014 (STUDI PENELITIAN: PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI DAN PERILAKU KERJA PEGAWAI )
(FISIPOL UMY, 2017-05-10)Penilaian prestasi kerja yang dulunya menggunakan DP3 telah digantikan dengan penilaian prestasi kerja menggunakan SKP, PKP. Hal ini terjadi karena penilaian DP3 terlalu abstrak untuk diukur penilaiannya. Bukan hanya itu ... -
KEPEDULIAN PEMIMPIN PEREMPUAN PADA PERMASALAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (STUDI KASUS : KEPEMIMPINAN WALIKOTA TEGAL TAHUN 2014-2015)
(FISIPOL UMY, 2017-05-10)Kekerasan perempuan dan anak di kota Tegal marak terjadi. isu yang sering terjadi ialah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Keberhasilan penghapusan kekerasan ini tidak luput dari kepedulian seorang pemimpin ... -
EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA YOGJAKARTA NO. 25 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR 2011-2016
(FISIPOL UMY, 2017-05-12)Kendaraan tidak bermotor adalah kendaran yang tidak memiliki mesin motor yang pada dasarnya menggunakan secara manual, kendaran tidak bermotor merupakan kendaraan yang sejak dulu digunakan pada zamannya hingga sekarang, ... -
KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT MENGINTERVENSI KEBIJAKAN AHMADINEJAD DALAM MENGEMBANGKAN NUKLIR IRAN 2005-2012
(FISIPOL UMY, 2017-04-07)This study aimed to describe the interventions to make the United States foreign policy toward Iran through the UN Security Council with veto owned by pressing the IAEA organizations providing information to the NPT member ... -
UPAYA AMNESTY INTERNATIONAL DALAM MENENTANG KEBIJAKAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA TAHUN 2014 – 2016
(FISIPOL UMY, 2017-05-03)This undergraduate thesis will explain how Amnesty International’s activities to against death penalty policy in Indonesia. Amnesty International is an international Non-Governmental Organization that engages in the upholding ... -
THE REASON BEHIND CHINA EFFORTS ON RAILWAY PROJECTS IN SOUTHEAST ASIA
(FISIPOL UMY, 2017-05-03)Following the vast development of high-speed railway in domestic, China decided to spread its high-speed railway investment, begin its industrial transition as the creator and the technology innovator. China started to ...