Faculty of Social and Political Science: Recent submissions
Now showing items 3161-3180 of 3820
-
MOTIVASI TURKI DALAM JAPAN-TURKEY ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT
(FISIP UMY, 2016-12-20) -
ANALISIS ISI ADVOKASI THE COUNCIL ON AMERICAN-ISLAMIC RELATIONS (CAIR) DALAM MENANGANI ISU ISLAMOPHOBIA DI AMERIKA SERIKAT
(FISIP UMY, 2016-12-20)This research will describe the advocacy of the Council on American-Islamic Relations (CAIR) in handling the Islamophobia issues in the United States by content analysis. CAIR is a non-governmental, non-profit, grassroots ... -
RESPON KOREA SELATAN TERHADAP JAPAN’S NEW SECURITY BILLS (South Korean’s Response Toward Japan’s New Security Bills)
(FISIP UMY, 2016-12-20)Japan’s New Security Bills became a controversial policy during the reign of Prime Minister Shinzo Abe. Abe administration claims that Japan's new security bills have positive goals both for inside and outside the country. ... -
ALASAN INGGRIS KELUAR DARI KEANGGOTAAN UNI EROPA PADA REFERENDUM 2016
(FISIP UMY, 2016-12-20)The Great Britain can not be detached from the history of its membership of the European Union, already recorded 43 more years United Kingdom became an active member in the European Union. In the process of the membership ... -
KEPENTINGAN RUSIA MEMBERIKAN SUAKA POLITIK KEPADA EDWARD SNOWDEN
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2016-12)Russia has diplomatic relations with the United States. This proves that Russia's relations with the United States does not have a problem because they cooperated in some respects. However, in relation to the case of Edward ... -
EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN (Studi Kasus Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang Periode Tahun 2010-2015) Disusun oleh : JUANDA 20110520104 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 2016
(FISIP UMY, 2016-12-09)Pertambangan Ilegal adalah suatu usaha pertambangan yang dapat dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum dan yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah ... -
KEBIJAKAN JEPANG TERHADAP UJI COBA SENJATA OLEH KOREA UTARA
(FISIPOL UMY, 2016)KEBIJAKAN JEPANG TERHADAP UJI COBA SENJATA OLEH KOREA UTARA -
KEBIJAKAN JEPANG TERHADAP UJI COBA SENJATA OLEH KOREA UTARA
(FISIPOL UMY, 2016)KEBIJAKAN JEPANG TERHADAP UJI COBA SENJATA OLEH KOREA UTARA -
INDONESIA’S INABILITY TO MANAGE AIR TRAFFIC CONTROL SYSTEM ABOVE RIAU AND NATUNA ISLANDS
(FISIPOL UMY, 2016)Territory is very important for every state in this world. All states will defend their territory even one inch for not losing their territory. Territory, in real, commonly is divided into three parts; Sea, Air, and Land. ... -
STRATEGI KAMPANYE “TAHUN PEMBINAAN WAJIB PAJAK” DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIY DALAM MENDORONG WAJIB PAJAK MELAPORKAN SPT DAN TAAT MEMBAYAR PAJAK TAHUN 2015
(FISIPOL UMY, 2016)Kampanye merupakan serangkaian langkah/tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu. Tahun 2015, Pemerintah melalui Kementrian Keuangan mengeluarkan Peraturan menteri Nomor 91/PMK.03/2015 ... -
PENOLAKAN PAKISTAN UNTUK MEMBANTU SERANGAN UDARA ARAB SAUDI DI YAMAN
(FISIP UMY, 2016-12-20) -
RELASI ANTAR ETNIS TIONGHOA DAN MELAYU DALAM PEMILUKADA TAHUN 2013 (Studi Kasus: Tanjungpandan, Belitung)
(FISIPOL UMY, 2016)Melayu dan Tionghoa merupakan masyarakat dominan dengan jumlah penduduk lebih banyak dibanding dengan etnis campuran lainnya. Pemilukada tahun 2013 menghasilkan suara berbanding tipis antara dua calon terkuat dari pasangan ... -
RELASI ANTAR ETNIS TIONGHOA DAN MELAYU DALAM PEMILUKADA TAHUN 2013 (Studi Kasus: Tanjungpandan, Belitung)
(FISIPOL UMY, 2016)Melayu dan Tionghoa merupakan masyarakat dominan dengan jumlah penduduk lebih banyak dibanding dengan etnis campuran lainnya. Pemilukada tahun 2013 menghasilkan suara berbanding tipis antara dua calon terkuat dari pasangan ... -
PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH MENJADI KANTOR PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN (KAJIAN STUDI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2014) Disusun Oleh: MUHAMMAD IQBAL 20130520243
(FISIPOL UMY, 2016)Kabupaten Sleman melakukan penataan struktur organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman. Perubahan merupakan dampak dari implementasi ... -
PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH MENJADI KANTOR PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN (KAJIAN STUDI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2014)
(FISIPOL UMY, 2016)Kabupaten Sleman melakukan penataan struktur organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman. Perubahan merupakan dampak dari implementasi ... -
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK TIM PEMENANGAN PASANGAN BUPATI TERPILIH DALAM MEMENANGKAN PEMILUKADA PERDANA KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG 2015
(FISIPOL UMY, 2016)Pada tanggal 09 Desember tahun 2015, Kabupaten Pesisir Barat menyelenggarakan Pemilukada perdana secara langsung untuk memilih calon Bupati untuk masa bakti tahun 2016-2021. Pemilukada tersebut di ikuti oleh empat pasangan ... -
INOVASI PELAYANAN PUBLIK BIDANG TRANSPORTASI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS OLEH DIFA CITY TOUR KOTA YOGYAKARTA
(FISIPOL UMY, 2016)Adapun yang melatar belakangi penelitian ini dalam hal aksesibilitas, ketersediaan sarana dan prasarana yang ramah di bidang transportasi bagi disabilitas saat ini masih sangat terbatas khususnya Yogyakarta dikarenakan ... -
INOVASI PELAYANAN PUBLIK BIDANG TRANSPORTASI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS OLEH DIFA CITY TOUR KOTA YOGYAKARTA
(FISIPOL UMY, 2016)Adapun yang melatar belakangi penelitian ini dalam hal aksesibilitas, ketersediaan sarana dan prasarana yang ramah di bidang transportasi bagi disabilitas saat ini masih sangat terbatas khususnya Yogyakarta dikarenakan ... -
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI UPT PUSKESMAS GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015
(FISIPOL UMY, 2016)Mengacu pada Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan , pasal 4 setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Salah satu pelayanan publik yang ... -
PEMANFAATAN WEBSITE SEBAGAI MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KINERJA DPRD KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2012-2015
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2016-12)In this era of information disclosure, the government shall disseminate the information regarding all forms of policies and activities run by a public entity. In today's digital era, the digital form of information delivery ...