Kampanye merupakan serangkaian langkah/tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu. Tahun 2015, Pemerintah melalui Kementrian Keuangan mengeluarkan Peraturan menteri Nomor 91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat Pemberitahuan dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan analisis data, kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Objek dalam penelitian ini yaitu Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y yang merupakan pelaksana kampanye tahun 2015. Pengambilan informan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sementara pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Hasil dari peneltian ini menyimpulakn bahwa strategi kampanye yang dilakukan sudah tepat. hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kampanye yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y dengan mengandalkan media massa cetak, elektronik dan media luar ruang. Kemudian untuk lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y perlu menambahkan serta memaksimalkan penggunaan media sosial seperti facebook, twitter dan instagram.