Show simple item record

dc.contributor.authorOKTAVIANSARI, OKTAVIANSARI
dc.date.accessioned2018-06-30T02:07:06Z
dc.date.available2018-06-30T02:07:06Z
dc.date.issued2018-04-20
dc.identifier.urihttp://repository.umy.ac.id/handle/123456789/19861
dc.descriptionPenelitian Hukum ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis bagaimana substansi dari Putusan Mahkamah Konstitusi serta implikasi yuridis yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah normatif, dengan menggunakan data sekunder dan dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dengan menggabungkan teori pengujian undang-undang serta menganalisis dengan analisa diskriptif.Hasil penelitian menunjukan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon yang dianggap beralasan menurut hukum.Serta menyatakan jika Pasal yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.Putusan tersebut berimplikasi pada dibatalkannya Pasal tersebut yang sampai saat ini belum ada perubahan atas pencabutan Pasal 18 ayat (1) huruf m tersebut dari UU KDIY. Namun pada implementasinya, seluruh aparatur negara serta lembaga pada pemerintahan DIY akan menghormati hasil Putusan MK tersebut dengan tidak menyertakan syarat dalam Pasal yang diujikan saat pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur mendatang.en_US
dc.publisherFH UMYen_US
dc.subjectKeistimewaan DIY, Persyaratan Gubernur, Mahkamah Konstitusien_US
dc.titleIMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUU-XIV/2016 TERHADAP PERSYARATAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTAen_US
dc.typeThesis SKR F H 098en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record