| dc.description | Peranan Pemerintah Daerah dalam pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, di pegang oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Instansi pengawas sebagai bentuk tanggung jawab terhadap Undang – Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sekaligus mengetahui gambaran realitas permasalahan tentang Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk mengetahui mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dan Empiris, yaitu mengkaji bahan pustaka (studi pustaka) dan mengkaji fakta yang terdapat di lapangan dari hasil wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder, yang telah mencakup seluruh hasil wawancara dengan Responden maupun Narasumber dan bahan hukum primer, sekunder, tersier. Selain itu metode penelitian ini juga bertujuan agar dapat diperoleh informasi yang mendalam dan lengkap mengenai berbagai hal yang terkait dengan keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Hasil penelitian yang telah dilakukan menjelaskan bahwa disatu sisi Organisasi Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan kontribusi yang besar terhadap Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan, namun disis lain juga masih ada Organisasi Masyarakat yang tindakannya masih belum bisa mematuhi Undang - Undang.No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Untuk itu peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dalam pengawasan Organisasi Kemasyarakatn perlu dilakukan, agar dapat meminimalisir terjadinya Ormas yang bertindak tidak sesuai dengan aturan yang ada dan bagi Ormas yang sudah mematuhi aturan agar setiap kegiatan yang mereka lakukan mengalami peningkatan dan memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah terutama dalam hal pembangunan. | en_US |
