| dc.contributor.author | NURSYAHBANI, DIANA HIJRI | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-24T06:32:00Z | |
| dc.date.available | 2018-08-24T06:32:00Z | |
| dc.date.issued | 2016-04-06 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/20781 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 terhadap kewenangan Gubernur dalam melakukan pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi kewenangan Gubernur dalam mengawasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris. Selain mengkaji Undang-Undang atau peraturan yang terkait, juga menggunakan bahan hukum seperti buku-buku ilmiah, jurnal terkait, serta dokumen-dokumen terkait yang dapat membantu proses analisis. Penelitian ini juga membutuhkan responden yang terkait dengan objek penelitian guna melengkapi data dan membantu menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 mencabut kewenangan Gubernur dalam melakukan pembatalan
Peraturan Daerah tingkat Kabupaten/kota karena dianggap inkonstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 juga sekaligus menguatkan kewenangan dari Mahkamah Agung sebagaimana Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang. Penelitian ini juga merekomendasikan optimalisasi kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Gubernur harus melakukan proses evaluasi terlebih dahulu pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/walikota sebelum ditetapkan. Upaya lain yang dapat dilakukan oleh Gubernur dalam melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu dalam proses permohonan nomor register oleh Bupati/Walikota bersama DPRD setelah melakukan penyempurnaan terhadap hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah. | en_US |
| dc.publisher | FH UMY | en_US |
| dc.subject | Gubernur, Putusan Mahkamah Konstitusi, Pengawasan Peraturan Daerah | en_US |
| dc.title | OPTIMALISASI KEWENANGAN GUBERNUR DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUUXIII/ 2015 | en_US |
| dc.type | Thesis
SKR
F H
112 | en_US |
