| dc.description | Kekerasan Etnis Rohingya yang terjadi di Rakhine, Myanmar sampai sekarang belum selesai. Sejak meletusnya konflik kekerasan pada tahun 2012, orang-orang Rohingya tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, padahal korban dari pihak Rohingya sangat banyak. Pemerintah Myanmar melalui militernya pernah melakukan Cleansing Operation terhadap orang-orang Rohingya. Pemerintah Myanmar menganggap Etnis Rohingya sebagai orang asing di Myanmar. Nasib Etnis Rohingya kian memprihatinkan ketika pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang kewarganegaraan yang tidak memasukkan Etnis Rohingya. Penelitian dengan judul “Proses Penyelesaian Kekerasan Etnis Rohingya oleh Rezim Myanmar menurut Hukum Humaniter Internasional” mempunyai rumusan masalah bagaimana proses penyelesaian kekersan Etnis Rohingya menurut Hukum Humaniter Internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian kekerasan Etnis Rohinga menurut hukum humaniter internasional.
Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode normatif mengkaji asas, konsep hukum, dan konvensi-konvensi internasional yang berkaiatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan untuk menyelesaikan kekerasan etnis yang terjadi maka langkah pertama adalah mengakhiri terlebih dahulu konflik kekerasan tersebut. Langkah tersebut bisa diambil dengan mempertemukan pihak Pemerintah Myanmar dengan kelompok militan ARSA untuk melakukan perdamaian. Selanjutnya karena dari fakta lapangan banyak sekali kasus yang melanggar kaidah hukum humaniter maka perlunya investigasi dan pemberian hukuman yang adil kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan kekersan. Langkah yang terakhir yaitu melakukan amandemen undang-undang kewarganegaraan Myanmar bagi orang Rohingya setelah itu pemerintah berkewajban memulangkan pengungsi-pengungsi yang ada di luar negeri. | en_US |
