Browsing Department of Law by Author "SUNARNO, SUNARNO"
Now showing items 21-35 of 35
-
PENYELESAIAN PUTUSAN PERKARA MENURUT SEMA NOMOR 2 TAHUN 2014 DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA STUDI KASUS KEPEGAWAIAN TAHUN 2015
ALIM, WESADANA (FH UMY, 2017-05-13)Penyelesaian sengketa melalui pengadilan digunakan terhadap gugatan dengan objeknya berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam peraturan dasarnya tidak mengisyaratkan adanya penyelesaian sengketa melalui upaya administratif ... -
PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH MILIK BUMN MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (STUDI KASUS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ASET MILIK PT KAI DENGAN WARGA KEBONHARJO SEMARANG)
TETUKO, YUMA HEROWAN (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-08)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa hak atas tanah antara warga Kebonharjo dan PT. KAI di wilayah Kebonharjo Semarang serta hambatan-hambatan yang ada dilapangan dalam proses penyelesaian ... -
PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS 3R(REDUCE, REUSE, RECYCLE) DI KABUPATEN SLEMAN
PUTRI, SIWI ANDITIA (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-04-24)Sampah merupakan sisa dari kegiatan manusia, seiring dengan peningkatan populasi penduduk dan pembangunan di wilayah indonesia mengakibatkan meningkatnya timbunan sampah. Paradigma pengelolaan sampah kumpul,angkut dan buang ... -
PERAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN DALAM RANGKA MENGENDALIKAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT ANTARA PELAKU USAHA RITEL UNTUK MELINDUNGI GOLONGAN EKONOMI LEMAH DI YOGYAKARTA
SETYANI, WINA (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-16)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam mengendalikan persaingan usaha antara pelaku usaha ritel dengan pelaku usaha golongan ekonomi lemah berdasarkan ... -
PERAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PEMBINAAN DAN PENANGGULANGAN GELANDANGAN PSIKOTIK MENURUT PERDA DIY NO 1 TAHUN 2014
NURFAUZIAH, FIFI HIDAYATIN (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-08)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah DIY dalam Pembinaan dan Penanggulangan Gelandangan Psikotik, dan mengetahui apa saja hambatan yang di hadapi dalam melaksanakan pembinaan dan penanggulangan gelandangan ... -
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM PENGURANGAN RESIKO BENCANA BANJIR DI KECAMATAN IMOGIRI
IRIANTO, TITO SABASTIAN (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-07)Latar belakang penelitian ini menyebutkan dampak bencana dapat dikurangi atau dapat diminimalisir dengan mengenali penyebab bencana dan mempelajari kejadian bencana yang telah terjadi dengan menganalisis data bencana-bencana ... -
PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENEGAKAN PERDA KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN, PENJUALAN, DAN PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SLEMAN
HENING, NIKEN SATUTI TYAS (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-15)Permasalahan yang dikaji dalam studi ini berdasarkan adanya masalah yang terjadi pada penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman, masih ada beberapa pedagang yang menjual minuman beralkohol secara illegal atau tidak ... -
PERANAN KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN DALAM PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BPN NO. 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN
ARIESTYA, CINDY (FH UMY, 2016-04-14)Tanah merupakan sumber penghidupan dan mata pencaharian, tak terkecuali di Kota Medan dimana masalah pertanahan merupakan salah satu hal yang sangat kompleks, khususnya dalam hal pendaftaran tanah pertama kali. Maka dari ... -
PERANAN KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK MASYARAKAT DI DESA GARDUMUKTI KECAMATAN TAMBAKDAHAN KABUPATEN SUBANG
RAHMAT, PRAYOGA (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-03-31)Pembangunan desa merupakan suatu proses yang berlangsung di desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembanguan Nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Kepala Desa selaku ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT AKIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH LIMBAH PABRIK TEPUNG TAPIOKA DI BANJARNEGARA
FADHILA WIDADI, DICKY (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-15)Pencemaran lingkungan merupakan masalah yang sulit untuk dihentikan dikalangan masyarakat, pencemaran lingkungan terjadi karena adanya aktivitas manusia demi menghasilkan barang atau produksi. Di Kabupaten Banjarnegara ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI RUMAH SAKIT ISLAM KLATEN
AMIN, AYU AISYAH (FH UMY, 2016-01-09) -
PLACEMENT PROCEDURES OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN MALAYSIA: CASE STUDY AT PPTKIS BANTUL REGENCY
PUTRI, BAIQ NUZULIA (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-08)The problem of Indonesian Migrant Workers is a never-ending issue in Indonesia. They faced various risks and problems since before their departure, during their employment, and after returning home. This research aims at ... -
STUDI KASUS PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH YAYASAN SINODE DI KABUPATEN PATI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 28/PDT.G/2004/ PN.Pt.
ANUGRAH, LUTHFIA RIZA OKTAVIANA (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-05-08)Skripsi ini merupakan penelitian lapangan dengan judul Studi Kasus Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Yayasan Sinode di Kabupaten Pati Berdasarkan Putusan Pengadilan No.28/Pdt.G/2004/PN.Pt. Perumusan masalah sebagai ... -
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK PEKERJA PEREMPUAN (STUDI KASUS DI CV.FATAH COMPUTINDO KOTA TANGERANG)
AMALIA, AISYAH (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah CV. Fatah Computindo sudah menerapkan hak-hak yang harusnya diterima oleh pekerja perempuan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. ... -
UPAYA PEMERINTAH DAERAH KOTAWARINGIN BARAT DALAM MENGURANGI PEMBAKARAN HUTAN UNTUK PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN SAWIT
HALIK, SYAMSUL (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Kebakaran hutan sering terjadi hampir setiap tahunnya di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu alam dan perbuatan manusia, dari perbuatan manusia yang menyebabkan kebakaran hutan ialah ...