Search
Now showing items 101-110 of 266
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMAIN SEPAK BOLA DENGAN KLUB PSIM DI YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-18)
Penelitian ini berjudul Penyelesaian Sengketea Dalam Perjanjian Kerja Antara
Pemain Sepak Bola Dengan Klub PSIM Di Yogyakarta. Peneltian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana perjanjian kerja antara pemain sepak bola ...
THE IMPLEMENTATION OF THE RIGHT OF INVESTIGATION OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES TO THE STATE INSTITUTIONS WITH SPESIAL REFERENCE TO THE BANK OF INDONESIA AND THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION CASE
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-14)
The Right of Investigation based on article 77 (3) Law Number 7 of
2014 is the right of the House of Representatives in exercising to control the
government policies. In the development the Right of Investigation is ...
PERINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERTAMINI DIGITAL DI KABUPATEN SLEMAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-21)
Keberadaan kendaraan bermotor yang sangat banyak saat ini menjadikan
kebutuhan Bahan Bakar Minyak meningkat, dengan keberadaan SPBU yang tidak
merata di Kabupaten Sleman, membuat masyarakat berinisiatif untuk melakukan
usaha ...
PERAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENATAAN LOKALISASI DI KAWASAN PASAR KEMBANG BERDASARKAN PERDA DIY NO. 18 TAHUN 1954
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-05-24)
Prostitusi merupakan penyakit masyarakat yang dimana perilaku
menyimpang tersebut masuk dalam kelompok Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam kegiatan prostitusi biasanya dilakukan
secara terorganisir ...
EFEKTIVITAS KEDUDUKAN RAJA SEBAGAI KEPALA KERAJAAN DAN KEPALA PEMERINTAHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-14)
Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebuah kerajaan yang berawal dari
kehadiran kerajaan Mataram Islam. Kekuasaan wilayah Yogyakarta terdiri dari
kekuasaan kasultanan dan kekuasaan Kadipaten Pakualaman. Daerah ...
KEWENANGAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-13)
Masalah pengungsi atau pencari suaka merupakan masalah global yang sulit dihadapi oleh masyrakat dunia saat ini hukum pencari suaka memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hukum hak asasi manusia.. Kendala yang dihadapi ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN GAWAT DARURAT SEBAGAI KORBAN PENELANTARAN OLEH PIHAK RUMAH SAKIT SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-18)
Penelitian ini dilatar belakangi dengan perkara penelantaran terhadap pasien gawat darurat (emergency) oleh pihak rumah sakit, perkara ini perlu mendapatkan perhatian serius karena pada kenyataanya pasien sebagai penerima ...
PERIZINAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE DI KOTA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-18)
Transportasi merupakan salah satu aspek yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Mula-mula model transportasi yang dipergunakan manusia masih mempergunakan fasilitas yang disiakan oleh alam, misalnya kuda, ...
PELAYANAN TRANSPORTASI UMUM MELALUI TRANS JOGJA DI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-07-31)
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal pada Trans Jogja berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standart Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis ...
PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENEGAKAN PERDA KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN BENGKALIS
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-18)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan yang dijalankan oleh satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kertertiban Umum di ...