Search
Now showing items 121-130 of 266
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MENGHILANGKAN SENJATA API
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-07-25)
Peradilan militer hanya dikhususkan untuk anggota militer dan yang disetarakan dengan militer, dengan dikhususkannya pengadilan militer para anggota militer memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugas dan ...
PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENANGANI KEJAHATAN DAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA DI JAWA BARAT PADA TAHUN 2017
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-07-27)
International Organization for Migration (IOM) adalah organisasi internasional yang bergerak dibidang migrasi yang bertujuan mewujudkan migrasi yang tertib dan manusiawi sehingga perdagangan manusia menjadi salah satu isu ...
THE DISPUTE SETTLEMENT OF JOINT PROPERTY THROUGH BANTUL RELIGIOUS COURT
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-28)
Joint property still becomes one of the disputing issues after the dissolution of marriage in a Moslem family in Indonesia. This research aims at analyzing the legal status of joint property in Islamic Law and Indonesian ...
PRESIDENTIAL THRESHOLD IN SIMULTANEOUS ELECTION AFTER THE ENACTMENT OF THE LAW NUMBER 7 OF 2017 ON GENERAL ELECTION
(FACULTY OF LAW UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-27)
The enactment of the Law Number 7 of 2017 on General Election has
created some controversies. One of those controversies is about Presidential
Threshold, whether it is still needed or not as the upcoming Presidential
Election ...
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KULON PROGO
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)
Otonomi yang diberikan kepada kota/kabupaten menuntut adanya kemampuan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah Daerah yang menerima pelimpahan atas sektor perkotaan dan pedesaan memiliki tugas untuk ...
KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM PERDA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PONDOKAN DI KOTA YOGYAKARTA MELALUI SARANA PENAL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-05-25)
Penyelenggaraan pondokan kian hari kian marak di Kota Yogyakarta. Hal ini
memiliki dampak positif serta negatif baik bagi pemilik pondokan maupun pemondok. Oleh
karena itu, menuntut Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membuat ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM TRANSPORTASI ONLINE
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-16)
Perlindungan hukum digunakan untuk melindungi korban, dan menjamin hak serta kewajibannya pada sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada pada saat ini. Khususnya bagi yang mencari kebenaran yang telah mengalami ...
THE JURIDICAL REVIEW ON MARRIAGE AGREEMENT AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 69/PUUXIII/ 2015
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)
This research aims to determine the basic consideration of Constitutional Court
judge to make marriage agreement after marriage post the Constitutional Court
Decision No. 69/PUU-XIII/2015. This research is normative ...
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA AIRSOFT GUN TANPA IZIN DI KABUPATEN SLEMAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-16)
Airsoft Gun merupakan senjata yang bentuknya menyerupai dengan senjata api dengan fungsi sebagai alat untuk tembak reaksi. Penegakan hukum terhadap pengguna airsoft gun tanpa izin bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor ...
PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA PADA MASA SEBELUM DAN SETELAH REFORMASI
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-07)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan
pembubaran partai politik di Indonesia pada masa sebelum dan setelah Reformasi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian ...