AGENDA SETTING PROGRAM JEMPUT BOLA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN MASYARAKAT TAHUN 2014-2015

AFIF, MUHAMMAD ABDUL

dc.contributor.advisor	PEMATASARI, ANE
dc.contributor.author	AFIF, MUHAMMAD ABDUL
dc.date.accessioned	2018-09-29T05:56:28Z
dc.date.available	2018-09-29T05:56:28Z
dc.date.issued	2018
dc.identifier.uri	http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/21612
dc.description	Dalam skripsi yang berjudul “Agenda Setting Program Jemput Bola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kependudukan Masyarakat Tahun 2014-2015 (Studi Kasus Pengurusan Pelayanan Akta Kelahiran) dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan setiap penduduk yang lahir harus di catat dan diberikan dokumen kependudukan. Faktanya pada tahun 2014 kepemilikan akta kelahiran penduduk Kota Yogyakarta hanya mencapai 27,1% atau 110.320 jiwa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dan faktor yang mempengaruhi agenda setting kebijakan jemput bola pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 2014-2015. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif sedagkan teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agenda setting problem stream yang tampak disebabkan data kepemilikan dokumen kependudukan berupa kepemilikan akta masih dirasa jauh dari target selain itu aksesibilitas dan peran serta masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan menjadi salah satu permasalahan utamanya pada masyarakat ekonomi menengah kebawah. Dari aspek policy stream kebijakan sudah dilaksanakan efektif ditandai dengan masuknya kebijakan dalan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah. Sedangkan dari aspek political stream, kebijakan yang telah diusulkan telah dibahas bersama antara lembaga eksekutif dan legislatif sehingga dapat dijalankan walaupun ada ix pemangkasan anggaran dari pagu yang diusulkan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahunan merupakan jabaran dari Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah juga mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai jabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan.	en_US
dc.description.abstract	Dalam skripsi yang berjudul “Agenda Setting Program Jemput Bola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kependudukan Masyarakat Tahun 2014-2015 (Studi Kasus Pengurusan Pelayanan Akta Kelahiran) dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan setiap penduduk yang lahir harus di catat dan diberikan dokumen kependudukan. Faktanya pada tahun 2014 kepemilikan akta kelahiran penduduk Kota Yogyakarta hanya mencapai 27,1% atau 110.320 jiwa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dan faktor yang mempengaruhi agenda setting kebijakan jemput bola pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 2014-2015. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif sedagkan teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agenda setting problem stream yang tampak disebabkan data kepemilikan dokumen kependudukan berupa kepemilikan akta masih dirasa jauh dari target selain itu aksesibilitas dan peran serta masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan menjadi salah satu permasalahan utamanya pada masyarakat ekonomi menengah kebawah. Dari aspek policy stream kebijakan sudah dilaksanakan efektif ditandai dengan masuknya kebijakan dalan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah. Sedangkan dari aspek political stream, kebijakan yang telah diusulkan telah dibahas bersama antara lembaga eksekutif dan legislatif sehingga dapat dijalankan walaupun ada ix pemangkasan anggaran dari pagu yang diusulkan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahunan merupakan jabaran dari Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah juga mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai jabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan.	en_US
dc.publisher	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	en_US
dc.subject	Jemput Bola, Agenda Setting	en_US
dc.title	AGENDA SETTING PROGRAM JEMPUT BOLA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN MASYARAKAT TAHUN 2014-2015	en_US
dc.type	Thesis SKR FISIP 497	en_US