| dc.contributor.advisor | SUNARNO, SUNARNO | |
| dc.contributor.advisor | SARNAWA, BAGUS | |
| dc.contributor.author | ANUGRAH, LUTHFIA RIZA OKTAVIANA | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-06T02:33:04Z | |
| dc.date.available | 2018-10-06T02:33:04Z | |
| dc.date.issued | 2018-05-08 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/21786 | |
| dc.description | Skripsi ini merupakan penelitian lapangan dengan judul Studi Kasus Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Yayasan Sinode di Kabupaten Pati Berdasarkan Putusan Pengadilan No.28/Pdt.G/2004/PN.Pt. Perumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana kedudukan yayasan sebagai subyek kepemilikan hak milik atas tanan, (2) Bagaimana langkah dan proses penyelesaian sengketa tanah Yayasan Sinode di peradilan, (3) Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan hasil dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris karena obyek kajian penelitian mengenai fakta-fakta empiris dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil dari penelitian diperoleh data persoalan sengketa tanah terhadap tanah yang digunakan oleh yayasan dengan perorangan sehingga terjadi kesalah fahaman yang berakumulasi menjadi sengketa. Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 juncto Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 menyebutkan bahwa status badan hukum dapat memperoleh hak milik dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh lembaga pemerintah nonkementrian di bidang pertanahan. Karena tanah Yayasan Sinode pada waktu itu belum mendapat status badan hukum artinya yang dapat digugat adalah pribadi-pribadi para pengurusnya. Karena dalam kedudukannya sebagai badan hukum, yayasan diwakili oleh pengurusnya. Apabila yayasan belum mendapatkan status badan hukum, maka pengurus bertanggung jawab secara pribadi. | en_US |
| dc.description.abstract | Skripsi ini merupakan penelitian lapangan dengan judul Studi Kasus Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Yayasan Sinode di Kabupaten Pati Berdasarkan Putusan Pengadilan No.28/Pdt.G/2004/PN.Pt. Perumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana kedudukan yayasan sebagai subyek kepemilikan hak milik atas tanan, (2) Bagaimana langkah dan proses penyelesaian sengketa tanah Yayasan Sinode di peradilan, (3) Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan hasil dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris karena obyek kajian penelitian mengenai fakta-fakta empiris dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil dari penelitian diperoleh data persoalan sengketa tanah terhadap tanah yang digunakan oleh yayasan dengan perorangan sehingga terjadi kesalah fahaman yang berakumulasi menjadi sengketa. Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 juncto Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 menyebutkan bahwa status badan hukum dapat memperoleh hak milik dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh lembaga pemerintah nonkementrian di bidang pertanahan. Karena tanah Yayasan Sinode pada waktu itu belum mendapat status badan hukum artinya yang dapat digugat adalah pribadi-pribadi para pengurusnya. Karena dalam kedudukannya sebagai badan hukum, yayasan diwakili oleh pengurusnya. Apabila yayasan belum mendapatkan status badan hukum, maka pengurus bertanggung jawab secara pribadi. | en_US |
| dc.publisher | FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
| dc.subject | Sengketa Tanah Yayasan, Kedudukaan Yayasan, Pasal 21 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1960 | en_US |
| dc.title | STUDI KASUS PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH YAYASAN SINODE DI KABUPATEN PATI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 28/PDT.G/2004/ PN.Pt. | en_US |
| dc.type | Thesis
SKR
F H
096 | en_US |
