Browsing Department of Government Science by Title
Now showing items 704-723 of 1083
-
PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMERINTAHAN NAGARI DENGAN DIBERLAKUKANYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI NAGARI SICINCIN, KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG, KABUPATEN PADANG PARIAMAN, PROPINSI SUMATERA BARAT)
(FISIPOL UMY, 2017-05-12)Pemerintah Nagari merupakan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan aktivitas sosial kemasyarakatan pada level grass root (akar rumput). Pemerintahan nagari telah mengalami bongkar pasang yang sedemikian rupa. ... -
PELAYANAN PUBLIK BANK PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015-2016 (Studi Kasus : Bank BPD DIY Cabang Bantul)
(FISIPOL UMY, 2017-05-12)Latar belakang penelitian ini adalah melihat semakin pesat persaingan dalam dunia perbankan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bank Pemerintah Daerah yang memiliki ruang lingkup yang besar dalam memberikan pelayanan ... -
PELEMBAGAAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP TAHAPAN PEMILU LEGISLATIF DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 (Studi Kasus KPU Kota Yogyakarta)
(FISIPOL UMY, 2016)Good Governance merupakan salah satu tatanan Pemerintah yang baik. Secara umum Good Gavernance terkait dengan Trasparansi, Akuntabilitas dan sebagainya. Pemilihan Umum (pemilu) merupakan sarana untuk mewujudkan asas ... -
PELEMBAGAAN PARTAI GOLKAR DI PROVINSI GORONTALO DALAM DIMENSI CITRA PUBLIK PADA PEMILUKADA 2011 (Studi Kasus: DPD I Golkar Provinsi Gorontalo)
(FISIPOL UMY, 2014-12-26)Peran partai politik dewasa ini memang sangat di butuhkan untuk mengisi jabatan politik, akan tetapi pengisian jabatan politik ini membutuhkan pejabat politik yang senantiasa ingin membangun daerah dengan tidak melakukan ... -
PELEMBAGAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016
(FISIP UMY, 2018-03-03) -
PEMBANGUNAN DAERAH PASCA PEMEKARAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN PADA TAHUN 2011-2015
(FISIPOL UMY, 2017-05-10)Tasikmalaya merupakan sebuah Kabupaten di Jawa Barat yang melakukan pemekaran daerah menjadi Kabupaten dan Kota setelah pemekaran. Adanya pemekaran mengakibatkan sengketa aset daerah yang memerlukan waktu hingga 12 tahun ... -
PEMBELAHAN IDEOLOGI POLITIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA 2017: MOTIF DAN IMPLIKASI SOSIAL
(FISIP UMY, 2019)“Pemilihan kepala daerah DKI Jakarta yang telah dilakukan pada tahun 2017 ini merupakan momen penting untuk demokrasi di Indonesia. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak tahun 2017 telah diikuti 7 Provinsi, 18 ... -
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI OBYEK WISATA GUNUNG MERAPI ‘VULCANO TOUR’ DESA UMBULHARJO KECAMATAN CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08)Skripsi ini Mengambil “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat MelaluiPengembangan Pariwisata Di Obyek Wisata Gunung Merapi ‘Vulcano Tour’ Desa Umbulharjo Kecamatan CangkringanKabupaten Sleman”. Meletusnya Gunung Merapi memberikan ... -
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA
(FISIP UMY, 2017-08-12)Desa wisata merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, tujuannya adalah untuk memberantas kemiskinan secara merata serta menciptakan kemandirian. Setelah masyarakat diberdayakan diharapkan agar ... -
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA WISATA BERBASIS WISATA BUATAN (STUDI KASUS DESA WISATA WANUREJO, KECAMATAN BOROBUDUR, KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018)
(FISIP UMY, 2019)Desa Wisata Wanurejo merupakan Desa “Budaya dan Kriya” yang memiliki kekhasan budaya nan unik yang diwariskan dari para leluhur, dan merupakan satu-satunya Desa Wisata yang menjadi pembuka gerbang utama ketika memasuki ... -
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN MELALUI BALAI EKONOMI DESA (BALKONDES) DI DESA TUKSONGO, KECAMATAN BOROBUDUR, KABUPATEN MAGELANG 2017-2018
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-05-13)Penelitian ini fokus pada Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Melalui Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Tuksongo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Peneliti menerangkan fenomena yang terjadi ... -
PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PEDAGANG PASAR MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 6 TAHUN 2014
(FISIPOL UMY, 2016)Ditengah maraknya pembangunan pasar modern seperti saat ini maka diperlukannya suatu upaya untuk melindungi dan memberdayaan keberadaan pasar tradisional agar tetap eksis di tengah gejolak modernisasi. Tidak hanya melakukan ... -
PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PEDAGANG PASAR MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 6 TAHUN 2014
(FISIPOL UMY, 2016)Ditengah maraknya pembangunan pasar modern seperti saat ini maka diperlukannya suatu upaya untuk melindungi dan memberdayaan keberadaan pasar tradisional agar tetap eksis di tengah gejolak modernisasi. Tidak hanya melakukan ... -
PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE (Studi Kasus Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo)
(FISIP UMY, 2019)Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu kandidat kabupaten dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di DIY dengan tingkat kemiskinan mencapai 20 persen. Salah satu inovasi ... -
PEMIKIRAN ABDURRAHAMN WAHID TENTANG PLURALISME AGAMA DI INDONESIA
(FISIPOL UMY, 2012-04-20)PENULIS MENYIMPULKAN BAHWA GUS DUR MELIHAT KEMAJEMUKAN DAN PLURALISME DI INDONESIA DENGAN SANGAT BIJAKSANA TANPA SEDIKITPUN MENINGGALKAN TATANAN AJARAN ISLAM. DENGAN KONSEP PLURAL DARI GUS DUR, ITU BISA MENYATUKAN KEBERAGAMAN ... -
PEMIKIRAN POLITIK HASAN AL BANNA (STUDI TENTANG KONSEP KELEMBAGAAN POLITIK MENURUT HASAN AL BANNA)
(FISIPOL UMY, 2011-04-14)Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil sebagi berikut, kelembagaan politik yang diharapkan Hasan Al Banna adalah kelembagaan politik harus mampu menjadi kontrol berjalannya pemerintahan dan sebagai sarana ... -
PEMIKIRAN POLITIK NURCHOLISH MADJID TENTANG ISLAM DAN MODERNITAS DI INDONESIA
(FISIPOL UMY, 2010-03-25)Perkembangan zaman mensyaratkan masyarakat untuk dapat menerima modernisme sebagai bentuk konsekuensi logis dari perkembangan zaman tersebut. modernisme masuk kedalam masyarakat plural seperti Indonesia tidak serta merta ... -
PEMIKIRAN POLITIK SUTAN SJAHRIR TENTANG SOSIALISME KERAKYATAN UNTUK MENCAPAI NEGARA KESEJAHTERAAN
(FISIPOL UMY, 2010-12-23)Dari penelitian ini , dapat disimpulkan bahwa gagasan Sjahrir tentang sosialisme kerakyatan untuk menuju Negara Kesejahteraan dapat tercapai jika rakyat telah memilki kesadaran berfikir secara rasional, dewasa dan kritis ... -
PEMIKIRAN POLITIK TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG KONSEP NEGARA ISLAM
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2010-12-24)Identifikasi pemahaman tentang sebuah pemikiran merupakan sebuah upaya untuk memahami secara efektif dalam usaha mengetahui secara mendalam sebuah organisasi apapun. Dengan mengidentifikasi pemahaman pemikiran sebuah ... -
PEMIKIRAN POLITIK TAQIYYUDIN AN-NABHANI TENTANG KONSEP NEGARA ISLAM
(FISIPOL UMY, 2010-12-24)Pemikiran politik Taqiyuddin an Nabhani tentang konsep negara islam sangat berbeda dengan pemikiran politik yang umum dalam ilmu politik modern. Bentuk negara dan sistem politik pemerintahan dalam pemikirannya tidak seperti ...