Search
Now showing items 91-100 of 217
KINERJA POLITISI PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014-2016
(FISIPOL UMY, 2017-05-08)
Sejak reformasi, keterlibatan kaum perempuan mengalami peningkatan, terutama keterlibatan kaum perempuan di parlemen/ legislatif. Akan tetapi terjadi penurunan pada pemilihan umum tahun 2014-2019, tidak hanya terjadi di ...
IMPLEMENTASI PROGRAM APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPATUHAN (ASIK) UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2015 (STUDI KASUS : OMBUDSMAN RI PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
(FISIPOL UMY, 2017-05-08)
Buruknya pelayanan publik yang terjadi di Indonesia disebabkan karena penyelenggaraan negara dan pemerintahan diwarnai dengan praktek maladministrasi. Hakikatnya pelayanan publik adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat ...
IMPLEMENTASI DANA DESA DI KABUPATEN BANTUL (STUDI KASUS DI DESA BANGUNHARJO KECAMATAN SEWON DAN DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN JETIS TAHUN 2015 - 2016)
(FISIPOL UMY, 2017-05-08)
Penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang dana desa pada tahun awal tahun 2015 menjadi permasalahan. Desa harus dihadapkan dengan aturan yang baku dari pemerintah agar bisa mengalokasikan dana desa dengan baik. Regulasi setiap ...
IMPLEMENTASI PROGRAM ONE DAY SERVICE DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014-2015
(FISIPOL UMY, 2017-05-12)
Di Indonesia tanah memiliki makna yang multi dimensial, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan, tanah bermakna sakrat karena berurusan dengan waris dan masalah masalah transendetal, ...
POLITIK AGRARIA DI DAERAH ISTIMEWA : KONFLIK HAK KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL (STUDI KASUS SULTAN GROUND DI PESISIR PANTAI KABUPATEN GUNUNGKIDUL)
(FISIPOL UMY, 2017-05-10)
Masalah dualisme hukum agraria ( Undang Undang Nomor 5 1960 dan Undang Undang Keistimewaan DIY) di Yogyakarta adalah masalah hak milik dan hak pemanfaatan tanah yang menimbulkan konflik yang hingga kini belum terselesaikan ...
KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PILKADA 2015 SUSULAN
(FISIPOL UMY, 2017-05-08)
Pilkada serentak 2015 merupakan Pemilihan Kepala Daerah yang untuk pertama kali dilakukan dalam waktu yang bersamaan di beberapa daerah di Indonesia. Begitu pula apa yang terjadi di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ...
RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015
(FISIPOL UMY, 2017-05-09)
Kelembagaan merupakan salah satu kewenangan keistimewaan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Keistimewaan ini maka pemerintah DIY ...
INOVASI PENILAIAN KINERJA PEGAWAI (STUDI KASUS: PENERAPAN INSTRUMEN SASARAN KERJA PEGAWAI DAN PERILAKU KERJA PEGAWAI DI KANTOR BADAN NARKOTIKA NASIONAL KAB. CIAMIS)
(FISIPOL UMY, 2017-05-12)
Penilaian kinerja merupakan suatu hal yang sangat vital dalam pelaksanaan dan
penyelenggaraan birokrasi, penilaian kinerja pegawai pada instansi pemerintahan bertujuan untuk
meningkatkan kinerja dari para pegawai tersebut, ...
REKRUTMEN POLITIK DAN FENOMENA POILTIK KEKERABATAN DI SULAWESI SELATAN
(FISIP UMY, 2017-12-15)
Skirpsi ini mengambil judul “ Rekrutmen Politik dan Fenomena Politik Kekerabatan di Sulawesi Selatan (Studi Kasus Rekrutmen Politik DPD Tingkat I Partai Golkar Sulawesi Selatan Dalam Pemilu Legislatif 2014-2019). Sulawesi ...
PERAN PEOPLE POWER TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DESA BEJIHARJO
(FISIP UMY, 2017-12-20)
People power atau bisa disebut dengan gerakan sosial merupakan suatu gerakan dimana pada awalnya gerakan ini bersifat demokrasi yang ditunjukan dengan adanya gerakan perlawanan dan gerakan protes. Akan tetapi dewasa kini ...