Show simple item record

dc.contributor.authorNURTINA, SITTI
dc.date.accessioned2018-10-19T02:47:55Z
dc.date.available2018-10-19T02:47:55Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://repository.umy.ac.id/handle/123456789/22329
dc.descriptionDi kawasan Asia Tenggara, permasalahan buruh migran merupakan tanggung jawab bersama antara negara pengirim dan negara penerima buruh. Selama bekerja buruh migran rentan akan pelanggaran HAM yang meliputi hak sosial, hak ekonomi, hak budaya, dan hak sipil politik. Hal ini menjadi perhatian organisasi regional ASEAN untuk membuat sebuah kebijakan baru terkait perlindungan buruh migran. Kemudian, ASEAN membuat deklarasi terkait buruh migran yaitu Deklarasi Cebu. Dari Deklarasi menuju sebuah Konsensus (kesepakatan) bersama negara anggota ASEAN membutuhkan waktu lama. Akhirnya, pada tahun 2017 regulasi perlindungan buruh migran disepakati yaitu ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode studi tekstual dengan menganilisis data sekunder dari berbagai literatur terkait dan dari wawancara responden sebagai praktisi yang memiliki wawasan langsung terkait dengan pengaturan buruh migran di ASEAN. Dari hasil penelitian, data empiris menunjukan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan regulasi perlindungan buruh migran di ASEAN disepakati yaitu pilihan isu yang dimuat dalam naskah konsensus bersifat elementer atau fundamental, serta pengaruh dari menguatnya prinsip ASEAN Way. Kata Kunci: Buruh Migran, HAM, Regulasi, Deklarasi, Konsensus.en_US
dc.description.abstractIn the Southeast Asia region, the problem of migrant workers is a shared responsibility between the sending country and the recipient country of labor. During working migrant workers are vulnerable to human rights violations which include social rights, economic rights, cultural rights, and civil political rights. This is the concern of ASEAN regional organizations to make a new policy related to the protection of migrant workers. Then, ASEAN made a declaration regarding migrant workers, namely the Cebu Declaration. From the Declaration towards a consensus (agreement) with ASEAN member countries takes a long time. Finally, in 2017 the regulation on the protection of migrant workers was agreed, namely the ASEAN Consensus on Protection and the Promotion of the Rights of Migrant Workers. This research is qualitative by using textual study method by analyzing secondary data from various related literature and from interviewing respondents as practitioners who have direct insight related to the regulation of migrant workers in ASEAN. From the results of the research, empirical data showed that there are several factors which resulted in the agreed upon regulation of the protection of migrant workers in ASEAN, namely the choice of issues contained in the Consensus text was elementary or fundamental and the influence of the strengthening of the ASEAN Way principle. Keywords: Migrant Workers, Human Rights, Regulation, Declaration, Consensus.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherMIHI UMYen_US
dc.subjectMigrant Workers,en_US
dc.subjectHuman Rightsen_US
dc.subjectRegulationen_US
dc.subjectDeclarationen_US
dc.subjectConsensusen_US
dc.title“ANALISIS KESEPAKATAN REGULASI PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN TAHUN 2017 DI ASEAN”en_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record