Dana keistimewaan merupakan dana yang diberikan oleh negara sebagai konsekuensi dari pengakuan negara atas keistimewaan Yogyakarta berdasarkan Undang-UndangNomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung dan merawat keistimewaan Yogyakarta. Dana keistimewaan secara garis besar ditujukan untuk lima hal, salah satunya di bidang pendidikan dan kebudayaan. Untuk mengakses dana tersebut, masyarakat harus berusaha dengan mempengaruhi pengambil kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui power Pondok Pesantren Almunawwir Krapyak dalam mempengaruhi kebijakan alokasi dana keistimewaan. Metode penelitian Jenis penelitian ini adalah deskriktif kualitatif. Penggunaan deskriptif kualitatif yaitu pengawasan dan penyelidikan yang mengambarkan secara tajam dalam penganalisisan untuk memperoleh data terhadap masalah yang terjadi di daerah kelompok atau di lokasi tertentu yang akan diteiti. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yaitu menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penafsiran data dan kesimpulan. Hasil penelitian adalah: bahwa power pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak Pesantren dalam mempengaruhi kebijakan alokasi dana keistimewaan yaitu ditunjukkan dengan desakan secara informal kepada pemerintah khususnya kepada Keraton Yogyakarta untuk menempatkan pesantren sebagai institusi budaya. Pesantren sebagai institusi kebudayaan berhak untuk mengakses dana keistimewaan sebagaima disebutkan bahwa kebudayaan merupakan salah satu bidang yang mendapat pos anggaran dari dana keistimewaan.Salah satunya ketika diskusi bersama GKR Hemas di Kraton Kilen Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari Pesantren menyampaikan bahwa Pondok Pesantren merupakan pilar kebudayaan Yogyakarta yang turut mengembangkan kebudayaan seperti ikut serta membudayakan penggunaan bahasa Krama Hinggil di kalangan santri, Salawatan Jawa dan lain-lain. Efektifitas power pondok pesantren al- Munawwir Krapyak dalam mempengaruhi dalam mempengaruhi kebijakan alokasi dana keistimewaan cukup efektif, karena langsung berhubungan dengan elite Kraton Yogyakarta. Akan tetapi, dari pihak pesantren tidak ada pengawalan lebih lanjut pada tahap eksekusi di pengambil kebijakan. Padahal dalam proses pengambilan kebijakan danais ini, perlu adanya pengawalan agar aspirasi masyarakat pesantren keluar atau dicantumkan di anggaran Danais.