dc.contributor.advisor | SUNARNO, SUNARNO | |
dc.contributor.advisor | SARNAWA, BAGUS | |
dc.contributor.author | LAKSANA, JERY | |
dc.date.accessioned | 2018-11-13T02:13:40Z | |
dc.date.available | 2018-11-13T02:13:40Z | |
dc.date.issued | 2018-08-18 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23068 | |
dc.description | Dinas Pekerjaan Umum di Bidang Pengairan sudah terlaksana cukup baik dan sudah sesuai dengan Undang- Undang No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Namun masih ada yang belum terlaksana dengan optimal yaitu pengairan yang di ambil dari sungai bawah tanah karena air sungai bawah tanah terbilang bersih itu bisa membuat proses pengairan bukan di fokuskan di lahan pertanian saja tetapi bisa diperuntukkan untuk kebutuhan Rumah tangga masyarakat.Faktor penghambat dalam upaya pemerintah dalam Kebijakan pengadaan air irigasi dilihat dari segi kondisi dinas pekerjaan Umum yang kurang optimal, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang ada di dalam Bidang pengairan dan regenerasi yang kurang baik, sehingga membuat terhambat jalannya suatu proses pengupayaan terkait pengadaan air. Dan tidak terlepas dari anggaran yang kurang memadai sehingga membuat tidak optimalnya suatu kinerja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian tersebut yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil melakukan wawancara dengan narasumber sedangkan data primer diperoleh dari literatur buku-buku, perundang-undangan dan bahan tulisan yang dapat dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian. Teknik pengumpulan data melalui wawancara yakni dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Serta analisis data yang digunakan dalam menganalisis data yaitu secara kualitatif. | en_US |
dc.description.abstract | Dinas Pekerjaan Umum di Bidang Pengairan sudah terlaksana cukup baik dan sudah sesuai dengan Undang- Undang No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Namun masih ada yang belum terlaksana dengan optimal yaitu pengairan yang di ambil dari sungai bawah tanah karena air sungai bawah tanah terbilang bersih itu bisa membuat proses pengairan bukan di fokuskan di lahan pertanian saja tetapi bisa diperuntukkan untuk kebutuhan Rumah tangga masyarakat.Faktor penghambat dalam upaya pemerintah dalam Kebijakan pengadaan air irigasi dilihat dari segi kondisi dinas pekerjaan Umum yang kurang optimal, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang ada di dalam Bidang pengairan dan regenerasi yang kurang baik, sehingga membuat terhambat jalannya suatu proses pengupayaan terkait pengadaan air. Dan tidak terlepas dari anggaran yang kurang memadai sehingga membuat tidak optimalnya suatu kinerja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian tersebut yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil melakukan wawancara dengan narasumber sedangkan data primer diperoleh dari literatur buku-buku, perundang-undangan dan bahan tulisan yang dapat dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian. Teknik pengumpulan data melalui wawancara yakni dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Serta analisis data yang digunakan dalam menganalisis data yaitu secara kualitatif. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | pengadaan Air.DPU | en_US |
dc.title | KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL DALAM PENGADAAN AIR BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FH
168 | en_US |