| dc.contributor.advisor | PRASETYONINGSIH, NANIK | |
| dc.contributor.author | SULISTIOWATI, PRATIWI | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-13T02:19:19Z | |
| dc.date.available | 2018-11-13T02:19:19Z | |
| dc.date.issued | 2018-08-25 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23069 | |
| dc.description | Dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut pemerintah daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat. Pengambilan kebijakan ini tentunya akan lebih dapat mengakomodir aspirasi masyarakat, karena adanya otonomi daerah semakin mendekatkan jarak antara pengambil keputusan dengan masyarakat. Dengan demikian pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Pasal 96 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara jelas mengatur mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Perda. Dikarenakan sebelum ditetapkannya perda pemerintah dan DPRD Kabupaten Banjarnegara melakukan public hearing, Pada saat public hearing masyarakat diminta untuk menuangkan aspirasinya kepada pemerintah dan DPRD. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen kepustakaan, dengan menggunakan berbagai data sekunder dan penelitian empiris penelitian ini mengcangkup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), serta proses-proses yang terjadi pada masyarakat. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di kabupaten Banjarnegara kurang baik karena public hearing yang hanya dilakukan setaun sekali dan hanya melibatkan 50 orang untuk mewakili masyarakat Kabupaten Banjarnegara dirasa tidak dapat dijadikan tolak ukur yang baik dalam pembentukan perda. | en_US |
| dc.description.abstract | Dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut pemerintah daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat. Pengambilan kebijakan ini tentunya akan lebih dapat mengakomodir aspirasi masyarakat, karena adanya otonomi daerah semakin mendekatkan jarak antara pengambil keputusan dengan masyarakat. Dengan demikian pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Pasal 96 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara jelas mengatur mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Perda. Dikarenakan sebelum ditetapkannya perda pemerintah dan DPRD Kabupaten Banjarnegara melakukan public hearing, Pada saat public hearing masyarakat diminta untuk menuangkan aspirasinya kepada pemerintah dan DPRD. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen kepustakaan, dengan menggunakan berbagai data sekunder dan penelitian empiris penelitian ini mengcangkup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), serta proses-proses yang terjadi pada masyarakat. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di kabupaten Banjarnegara kurang baik karena public hearing yang hanya dilakukan setaun sekali dan hanya melibatkan 50 orang untuk mewakili masyarakat Kabupaten Banjarnegara dirasa tidak dapat dijadikan tolak ukur yang baik dalam pembentukan perda. | en_US |
| dc.publisher | FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
| dc.subject | Masyarakat, Partisipasi, Peraturan Daerah | en_US |
| dc.title | PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DI KABUPATEN BANJARNEGARA | en_US |
| dc.type | Thesis
SKR
FH
234 | en_US |
