| dc.contributor.advisor | WIJAYANTI, SEPTI NUR | |
| dc.contributor.author | ROFIQ, ROFIQ | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-14T02:49:40Z | |
| dc.date.available | 2018-11-14T02:49:40Z | |
| dc.date.issued | 2018-05-15 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23122 | |
| dc.description | Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan salah satu bentuk
terlaksananya demokrasi di daerah, serta wadah bagi partai politik untuk
menerapkan demokrasi di internal partai. Namun dalam pilkada Bantul 2015
proses rekrutmen politik dalam penentuan calon Kepala Daerah sejauh ini belum
demokratis, masih ada praktek otokrasi dan oligarki dalam partai politik
khususnya Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P) dan Partai Keadilan
Sejahtera (PKS). Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
demokratisasi partai politik dalam penentuan calon Kepala Darah di pilkada
Bantul 2015.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
hukum normatif empiris yaitu penelitian yang berbasis pada apa yang seharusnya
tertera dalam hukum normatif dibandingkan dengan apa yang kenyataannya
terjadi. Tetapi bukan mengkaji pada sistem norma dalam aturan perundangundangan
namun mengamati bagaimana keselasaran aturan tersebut dengan
kenyataan dimasyarakat.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu belum demokratisnya partai
baik PDI-P maupun PKS dengan adanya beberapa tahap penentuan calon kepala
yang masih tertutup seperti survei elektabiltas yang dibebankan kepada calon
kandidat. Serta partai belum mampu memberikan kesempatan bagi setiap kader
untuk menjadi calon kepala daerah dan belum adanya standart aturan baku yang
dimiliki partai dalam mekanisme pengambilan keputusan calon kepala daerah. Di
sisi lain harus adanya kewenangan yang harus diberikan kepada DPD partai dalam
menentukan calon yang akan di usung, karena DPD yang paham terkait kebutuhan
daerah tersebut. Praktik otokrasi dan oligarki juga menjadi salah satu faktor belum
demokratisnya partai politik sehngga kewenangan terhadap daerah diperlukan.
Oleh karena itu harus adanya pembenahan yang dilakukan oleh partai politik
dalam pengambilan keputusan baik itu dalam AD/ART partai, kepemilikan partai
serta dalam penentuan calon kepala daerah yang akan di usung sehingga
demokrasi internal partai berjalan dengan baik. | en_US |
| dc.description.abstract | Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan salah satu bentuk
terlaksananya demokrasi di daerah, serta wadah bagi partai politik untuk
menerapkan demokrasi di internal partai. Namun dalam pilkada Bantul 2015
proses rekrutmen politik dalam penentuan calon Kepala Daerah sejauh ini belum
demokratis, masih ada praktek otokrasi dan oligarki dalam partai politik
khususnya Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P) dan Partai Keadilan
Sejahtera (PKS). Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
demokratisasi partai politik dalam penentuan calon Kepala Darah di pilkada
Bantul 2015.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
hukum normatif empiris yaitu penelitian yang berbasis pada apa yang seharusnya
tertera dalam hukum normatif dibandingkan dengan apa yang kenyataannya
terjadi. Tetapi bukan mengkaji pada sistem norma dalam aturan perundangundangan
namun mengamati bagaimana keselasaran aturan tersebut dengan
kenyataan dimasyarakat.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu belum demokratisnya partai
baik PDI-P maupun PKS dengan adanya beberapa tahap penentuan calon kepala
yang masih tertutup seperti survei elektabiltas yang dibebankan kepada calon
kandidat. Serta partai belum mampu memberikan kesempatan bagi setiap kader
untuk menjadi calon kepala daerah dan belum adanya standart aturan baku yang
dimiliki partai dalam mekanisme pengambilan keputusan calon kepala daerah. Di
sisi lain harus adanya kewenangan yang harus diberikan kepada DPD partai dalam
menentukan calon yang akan di usung, karena DPD yang paham terkait kebutuhan
daerah tersebut. Praktik otokrasi dan oligarki juga menjadi salah satu faktor belum
demokratisnya partai politik sehngga kewenangan terhadap daerah diperlukan.
Oleh karena itu harus adanya pembenahan yang dilakukan oleh partai politik
dalam pengambilan keputusan baik itu dalam AD/ART partai, kepemilikan partai
serta dalam penentuan calon kepala daerah yang akan di usung sehingga
demokrasi internal partai berjalan dengan baik. | en_US |
| dc.publisher | FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
| dc.subject | Demokratisasi, Partai Politik, Kepala Daerah | en_US |
| dc.title | DEMOKRATISASI PARTAI POLITIK DALAM PENENTUAN CALON KEPALA DAERAH DI PILKADA BANTUL 2015 | en_US |
| dc.type | Thesis
SKR
FH
190 | en_US |
