| dc.contributor.advisor | SARNAWA, BAGUS | |
| dc.contributor.author | TURAHMI, LUKLUK AZIZA | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-14T02:54:22Z | |
| dc.date.available | 2018-11-14T02:54:22Z | |
| dc.date.issued | 2018-05-24 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23123 | |
| dc.description | Prostitusi merupakan penyakit masyarakat yang dimana perilaku
menyimpang tersebut masuk dalam kelompok Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam kegiatan prostitusi biasanya dilakukan
secara terorganisir yang terdiri dari mucikari, para Wanita Tuna Susila (WTS)
yang berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), dan Laki-laki yang
menjadi pelanggan dari para PSK. Aturan hukum pidana dalam Kitab Undangundang
Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur tentang mucikarinya saja, dan
belum ada aturan mengenai PSK dan laki-laki yang menjadi palanggan dari PSK
di dalam hukum positif Indonesia, mengakibatkan praktek prostitusi di Indonesia
masih tetap ada ditengah-tengah kehidupan masyarakat dan berdampak buruk
seperti merusak moral seseorang, mengakibatkan buruknya lingkungan
masyarakat dan juga dalam hal kesehatan. Akan tetapi di Daerah Istimewa
Yogyakarta sendiri mempunyai Peraturan Daerah No 18 Tahun 1954 tentang
Larangan Pelacuran ditempat-tempat umum dalam menangani permasalahan
prostitusi yang ada di DIY. Tujuan penulis dari penulisan ilmiah ini yaitu
mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam upaya melakukan penataan
permasalahan lokalisasi prostitusi di DIY dengan mengambil salah satu sampel
lokasi yang dirasa sangat berpengaruh yakni di Kawasan Pasar Kembang yang
merupakan wewenang wilayah Provinsi DIY dan Kabupaten/Kota Yogyakarta
berdasarkan Perda DIY No 18 tahun 1954.
Penulisan ilmiah ini menggunakan metode penelitian empirisyang mana
melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di
lingkungan masyarakat serta diambil melalui fakta-fakta selain dari lingkungan
masyarakat juga di lihat dari badan hukum atau pemerintah dengan cara mencari
data-data faktual yang ada, sehingga dengan metode tersebut dapat membantu
penulis dalam memperoleh hasil dalam melakukan analisis. | en_US |
| dc.description.abstract | Prostitusi merupakan penyakit masyarakat yang dimana perilaku
menyimpang tersebut masuk dalam kelompok Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam kegiatan prostitusi biasanya dilakukan
secara terorganisir yang terdiri dari mucikari, para Wanita Tuna Susila (WTS)
yang berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), dan Laki-laki yang
menjadi pelanggan dari para PSK. Aturan hukum pidana dalam Kitab Undangundang
Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur tentang mucikarinya saja, dan
belum ada aturan mengenai PSK dan laki-laki yang menjadi palanggan dari PSK
di dalam hukum positif Indonesia, mengakibatkan praktek prostitusi di Indonesia
masih tetap ada ditengah-tengah kehidupan masyarakat dan berdampak buruk
seperti merusak moral seseorang, mengakibatkan buruknya lingkungan
masyarakat dan juga dalam hal kesehatan. Akan tetapi di Daerah Istimewa
Yogyakarta sendiri mempunyai Peraturan Daerah No 18 Tahun 1954 tentang
Larangan Pelacuran ditempat-tempat umum dalam menangani permasalahan
prostitusi yang ada di DIY. Tujuan penulis dari penulisan ilmiah ini yaitu
mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam upaya melakukan penataan
permasalahan lokalisasi prostitusi di DIY dengan mengambil salah satu sampel
lokasi yang dirasa sangat berpengaruh yakni di Kawasan Pasar Kembang yang
merupakan wewenang wilayah Provinsi DIY dan Kabupaten/Kota Yogyakarta
berdasarkan Perda DIY No 18 tahun 1954.
Penulisan ilmiah ini menggunakan metode penelitian empirisyang mana
melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di
lingkungan masyarakat serta diambil melalui fakta-fakta selain dari lingkungan
masyarakat juga di lihat dari badan hukum atau pemerintah dengan cara mencari
data-data faktual yang ada, sehingga dengan metode tersebut dapat membantu
penulis dalam memperoleh hasil dalam melakukan analisis. | en_US |
| dc.publisher | FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
| dc.subject | Prostitusi, Lokalisasi, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta | en_US |
| dc.title | PERAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENATAAN LOKALISASI DI KAWASAN PASAR KEMBANG BERDASARKAN PERDA DIY NO. 18 TAHUN 1954 | en_US |
| dc.type | Thesis
SKR
FH
181 | en_US |
