IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2010 – 2030

NURMANSYAH, GANGSAR

dc.contributor.advisor	WIJAYANTI, SEPTI NUR
dc.contributor.author	NURMANSYAH, GANGSAR
dc.date.accessioned	2018-11-15T02:46:06Z
dc.date.available	2018-11-15T02:46:06Z
dc.date.issued	2018
dc.identifier.uri	http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23145
dc.description	Kabupaten Ngawi memiliki beberapa permasalahan yang timbul dalam sistem tata ruang wilayah, diantaranya masalah infrastruktur, sosial, ekonomi maupun lingkungan. Salah satunya adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan, selain itu permasalahan yang timbul di Kabupaten Ngawi mengenai RTRW yaitu sektor perindustrian dan perdangan. Kurangnya sarana dan prasarana wilayah dalam mendukung kegiatan yang ada, baik yang disebabkan oleh faktor keterbatasan kemampuan anggaran, sumber daya manusia, maupun pertumbuhan alami di Kabupaten Ngawi yang menyebabkan belum optimalnya Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten No. 10 Tahun 2011 Ngawi tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011. Penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian empiris normatif. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu melakukan penelitian langsung ke Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngawi. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa implementasi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah belum optimal. Pemerintah Daerah dan jajaranya sudah membuat kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan rencana tata ruang wilayah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada sektor pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Terwujudnya Tata Ruang Kabupaten yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan bertumpu pada potensi pertanian, perindustrian, dan perdagangan, sesuai dengan bunyi Pasal 3 pada Perda Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang membuat Perda RTRW Kabupaten Ngawi belum optimal, yang utama adalah kurangnya komunikasi antara implementator (PEMDA, BAPPEDA), sumber daya manusia, dan anggaran. Sehingga upaya dalam menjalankan kebijakan-kebijakan mengenai tata ruang harus lebih digiatkan kembali guna mengoptimalkan implementasi tata ruang wilayah, pemerintah daerah dan instansi yang berkaitan beserta masyarakat harus berkoordinasi dengan baik guna melaksanakan Perda Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi.	en_US
dc.description.abstract	Kabupaten Ngawi memiliki beberapa permasalahan yang timbul dalam sistem tata ruang wilayah, diantaranya masalah infrastruktur, sosial, ekonomi maupun lingkungan. Salah satunya adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan, selain itu permasalahan yang timbul di Kabupaten Ngawi mengenai RTRW yaitu sektor perindustrian dan perdangan. Kurangnya sarana dan prasarana wilayah dalam mendukung kegiatan yang ada, baik yang disebabkan oleh faktor keterbatasan kemampuan anggaran, sumber daya manusia, maupun pertumbuhan alami di Kabupaten Ngawi yang menyebabkan belum optimalnya Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten No. 10 Tahun 2011 Ngawi tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011. Penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian empiris normatif. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu melakukan penelitian langsung ke Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngawi. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa implementasi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah belum optimal. Pemerintah Daerah dan jajaranya sudah membuat kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan rencana tata ruang wilayah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada sektor pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Terwujudnya Tata Ruang Kabupaten yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan bertumpu pada potensi pertanian, perindustrian, dan perdagangan, sesuai dengan bunyi Pasal 3 pada Perda Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang membuat Perda RTRW Kabupaten Ngawi belum optimal, yang utama adalah kurangnya komunikasi antara implementator (PEMDA, BAPPEDA), sumber daya manusia, dan anggaran. Sehingga upaya dalam menjalankan kebijakan-kebijakan mengenai tata ruang harus lebih digiatkan kembali guna mengoptimalkan implementasi tata ruang wilayah, pemerintah daerah dan instansi yang berkaitan beserta masyarakat harus berkoordinasi dengan baik guna melaksanakan Perda Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi.	en_US
dc.publisher	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA	en_US
dc.subject	Implementasi, Peraturan Daerah, Perencanaan Tata Ruang Wilayah.	en_US
dc.title	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2010 – 2030	en_US
dc.type	Thesis SKR FH 213	en_US