| dc.contributor.advisor | HIDAYAT, BENI | |
| dc.contributor.author | DAROJAT, ABDUL ALPIN | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-16T02:23:18Z | |
| dc.date.available | 2018-11-16T02:23:18Z | |
| dc.date.issued | 2018-08-18 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23169 | |
| dc.description | Skripsi ini menjelaskan tentang Penegakan Hukum Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Bangka Barat, serta Upaya-upaya pemerintah dalam penegakan hukum izin usaha di Kabupaten Bangka Barat dan hambatan-hambatan yang dialami pemerintah dalam penegakan hukum izin usaha di kabupaten bangka barat. Obyek dari penelitian ini ialah izin usaha pertambangan mineral timah pada kabupaten bangka barat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja upaya pemerintah dalam penegakan hukum izin usaha pertambangan di kabupaten bangka barat beserta hambatan-hambatan yang dialami pemerintah. Upaya yang dilakuan penulis pada skripsi ini dalam memperoleh data yang tepat dan akurat, penulis melakukan riset atau penelitian pada dinas energi sumberdaya dan mineral (ESDM) pemerintah daerah Provinsi Bangka Belitung, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Dinas Energi Sumberdaya dan Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pemerintah daerah Kabupaten tidak memiliki kewenangan terhadap pemberian izin untuk melakukan usaha pertambangan yang berda di Kabupaten Bangka Barat, setelah diterbitkanya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dalam penegakan hukum izin usaha pertambangan pemerintah daerah provinsi bagian Dinas Energi Sumberdaya dan Mineral, sudah menjalankan amanat Undang Undang dan Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam pelaksanaanya. | en_US |
| dc.description.abstract | Skripsi ini menjelaskan tentang Penegakan Hukum Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Bangka Barat, serta Upaya-upaya pemerintah dalam penegakan hukum izin usaha di Kabupaten Bangka Barat dan hambatan-hambatan yang dialami pemerintah dalam penegakan hukum izin usaha di kabupaten bangka barat. Obyek dari penelitian ini ialah izin usaha pertambangan mineral timah pada kabupaten bangka barat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja upaya pemerintah dalam penegakan hukum izin usaha pertambangan di kabupaten bangka barat beserta hambatan-hambatan yang dialami pemerintah. Upaya yang dilakuan penulis pada skripsi ini dalam memperoleh data yang tepat dan akurat, penulis melakukan riset atau penelitian pada dinas energi sumberdaya dan mineral (ESDM) pemerintah daerah Provinsi Bangka Belitung, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Dinas Energi Sumberdaya dan Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pemerintah daerah Kabupaten tidak memiliki kewenangan terhadap pemberian izin untuk melakukan usaha pertambangan yang berda di Kabupaten Bangka Barat, setelah diterbitkanya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dalam penegakan hukum izin usaha pertambangan pemerintah daerah provinsi bagian Dinas Energi Sumberdaya dan Mineral, sudah menjalankan amanat Undang Undang dan Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam pelaksanaanya. | en_US |
| dc.publisher | FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
| dc.subject | IUP, Pemerintah, Kewenangan | en_US |
| dc.title | PENEGAKAN HUKUM IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT | en_US |
| dc.type | Thesis
SKR
FH
185 | en_US |
