| dc.contributor.advisor | SARNAWA, BAGUS | |
| dc.contributor.author | ANDAYANI, RAHMA | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-17T06:39:14Z | |
| dc.date.available | 2018-11-17T06:39:14Z | |
| dc.date.issued | 2018-08-14 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23203 | |
| dc.description.abstract | Indonesia menggunakan sistem daerah otonom, Sebagai daerah otonom, Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki Pemerintahan Daerah yang proses pergantian kepemimpinan pemerintahnya menggunakan sistem pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Namun dalam prakteknya pilkada menimbulkan polemik dimasyarakat atas keterlibatan Birokrasi/PNS dalam tahap-tahap pelaksanaan Pemilhan Umum Kepala Daerah. Larangan PNS memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemilukada termuat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. PNS harus bersifat netral dan tidak boleh terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan dukungan terhadap calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan Prinsip Netralitas Pegawai Negeri Sipil dan Bagaiman Pelaksanaan Prinsip Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Yogyakarta. Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yang dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang diperolehnya dari hasil penelitian dan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang berpedoman pada perundang-undangan yang ada. Hasil yang penulis dapat dari penelitian skripsi ini adalah dalam pemilukada di Kota Yogyakarta tidak terdapat PNS yang terbukti tidak netral. | en_US |
| dc.publisher | FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
| dc.subject | Netralitas, Pegawai Negeri Sipil, Pemilihan Umum Kepala Daerah. | en_US |
| dc.title | PELAKSANAAN PRINSIP NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA | en_US |
| dc.type | Thesis
SKR
FH
188 | en_US |
