Show simple item record

dc.contributor.advisorWIJAYANTI, SEPTI NUR
dc.contributor.authorRAHMATULLOH, KRISNA
dc.date.accessioned2019-01-08T01:43:26Z
dc.date.available2019-01-08T01:43:26Z
dc.date.issued2018-12-08
dc.identifier.urihttp://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23656
dc.descriptionPenelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji implementasi Perda No. 12 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu melakukan penelitian langsung ke Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya, Dan Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Tasikmalaya. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Tasikmalaya tidak optimal dalam pelaksanaanya, karena Pemerintah belum optimal dalam sosialisasi terkait zonasi yang seharusnya yang di tempati oleh pkl dimana saja dan pendataan pedagang kaki lima baru saja akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraanya terdapat beberapa hambatan dimana tempat relokasi Pedagang Kaki Lima yang ada di Kabupaten Tasikmalaya ini tidak ada sehingga penataan pedagang kaki lima tidak optimal.en_US
dc.description.abstractPenelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji implementasi Perda No. 12 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu melakukan penelitian langsung ke Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya, Dan Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Tasikmalaya. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Tasikmalaya tidak optimal dalam pelaksanaanya, karena Pemerintah belum optimal dalam sosialisasi terkait zonasi yang seharusnya yang di tempati oleh pkl dimana saja dan pendataan pedagang kaki lima baru saja akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraanya terdapat beberapa hambatan dimana tempat relokasi Pedagang Kaki Lima yang ada di Kabupaten Tasikmalaya ini tidak ada sehingga penataan pedagang kaki lima tidak optimal.en_US
dc.publisherFAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTAen_US
dc.subjectPenatan Pedagang Kaki Lima , RELOKASI, Kabupaten Tasikmalayaen_US
dc.titlePENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN TASIKMALAYAen_US
dc.typeThesis SKR FH 286en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record