| dc.contributor.advisor | NASRULLAH, NASRULLAH | |
| dc.contributor.author | PANGESTU, ROBBY | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-14T03:48:03Z | |
| dc.date.available | 2019-01-14T03:48:03Z | |
| dc.date.issued | 2018-12-03 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23818 | |
| dc.description.abstract | Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara Indonesia.
Pengenaan pajak oleh negara kepada warganya didasari pada hukum yang
berlaku. Adanya otonomi daerah menimbulkan pemungutan pajak daerah. Oleh
sebab itu lahirlah UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak
Retribusi Daerah. UU ini menggolongkan pajak menjadi: pajak Provinsi dan pajak
Kabupaten/Kota. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk golongan pajak
provinsi. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak
Provinsi Jawa Tengah merupakan peraturan pelaksana pemungutan pajak di
wilayah Kota Pekalongan. Perekonomian Kota Pekalongan yang bertumbuh,
mengakibatkan laju pertumbuhan kendaraan bermotor setiap tahunnya mengalami
peningkatan. Sebaliknya, masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang
terlambat membayar PKB. Berdasarkan hal tersebut, Judul Skripsi ini Tinjauan
Hukum terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada
UPPD SAMSAT Wilayah Kota Pekalongan. Rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah Bagaimana pelaksanaan pemungutan dan pembagian hasil pajak
kendaraan bermotor pada UPPD Samsat Wilayah Kota Pekalongan, faktor apa
saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemungutan
pajak kendaraan bermotor pada UPPD Samsat Wilayah Kota Pekalongan dan
upaya apa saja yang dilakukan oleh UPPD Samsat Wilayah Kota Pekalongan
dalam mengatasi hambatan penunggakan pajak kendaraan bermotor. Metode
Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yang
dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang
menekankan pada fakta-fakta yang diperolehnya dari hasil penelitian dan akan
dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang
berpedoman pada perundang-undangan yang ada. Hasil yang penulis dapat dari
penelitian skripsi ini adalah ketidakstabilan hasil pemungutan PKB seiap
tahunnya, faktor pendukung berasal dari faktor internal yaitu petugas pajak dan
faktor penghambat adalah faktor eksternal yaitu faktor bencana dan objek pajak
dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan ialah penagihan
dengan surat, penagihan langsung, dan sosialisasi melalui media massa dan media
elektronik. | en_US |
| dc.publisher | FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
| dc.subject | Pajak, Pemungutan Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor. | en_US |
| dc.title | TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD SAMSAT WILAYAH KOTA PEKALONGAN | en_US |
| dc.type | Thesis
SKR
FH
269 | en_US |
