Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.Soekardjo adalah salah satu rumah sakit yang ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). RSUD ini dikabarkan terjadi kekosongan obat, alat kesehatan, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan pasien harus membeli sendiri obat ke apotek luar, akibatnya resep banyak yang keluar. Maka perlu dilakukan pengendalian persediaan di instalasi Farmasi RSUD Dr.Soekardjo. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan kuantitatif dengan cara olah data dimasukan kedalam rumus matematis dalam penelitian ini dilakukan analisis nilai pakai, nilai investasi dan analisis ABC untuk mengetahui obat mana saja yang terasuk kelompok A, B, dan C. kemudian dilakukan perhitungan Economic Order Quantity (EOQ), Reorder Point (ROP), dan Safety Stock (SS) untuk setiap bulan mulai bulan Januari- Desember 2017. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 72 jenis (17%) obat JKN yang tergolong pada kelompok A, yaitu dengan penggunaan anggaran sebesar 76% dari total penggunaan anggaran obat JKN, 72 jenis (17%) obat JKN yang tergolongan pada kelompok B, yaitu dengan penggunaan anggaran sebesar 15% dari total penggunaan anggaran obat JKN, 275 jenis (66%) yang tergolong pada kelompok C, yaitu dengan penggunaan sebesar 9% dari total penggunaan anggaran obat JKN. Jumlah pesanan optimum untuk obat JKN termasuk kedalam kelompok A mulai dari 1-1432 item, kelompok B mulai dari 1-6630 item, kelompok C mulai dari 1- 8771 item. Waktu pemesanan kembali untuk obat JKN yang termasuk kelompok A mulai dari 27-77778 item, kelompok B mulai dari 5-233334 item, sedangkan kelompok C mulai dari 8-217778 item. Masih ada beberapa hal dalam sistem pengelolaan obat yang belum sepenuhnya mencapai standar. Pihak RS perlu menggunakan sistem informasi manajemen Rumah Sakit yang terintegrasi ke setiap unit sehingga mempermudah pengawasan/pengendalian obat-obatan dan perlu menerapkan metode pengendalian obat agar tidak terjadi stock out. Adanya perhitungan ini bermanfaat untuk logistik dalam pengadan, perencanaan, dan persediaan obat JKN sehingga tidak mengalami kekosongan obat serta kesimbangan anatara pelayanan dan biaya.