| dc.contributor.author | Suciati | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-12T08:15:40Z | |
| dc.date.available | 2019-02-12T08:15:40Z | |
| dc.date.issued | 2018-10-19 | |
| dc.identifier.isbn | 978-602-5412 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/24387 | |
| dc.description | Hasil penelitian ini mengungkap bahwa strategi komunikasi yang diterapkan pemprov Bali menggunakan pendekatan partisipatoris tokenism. Sebagai langkah perencanaan, pemprov telah melakukan studi kelayakan (amdal) meski jumlahnya sangat minimalis. Adapun langkah pelaksanaan ditempuh dengan jalan melakukan komunikasi interaktif dengan masyarakat, memfungsikan kelihan adat sebagai opinion leader, dan tetap berinteraksi dengan kearifan lokal. Agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif , pemerintah sebagai pihak pengambil keputusan sebaiknya melakukan komunikasi langsung kepada masyarakat Bali. Di sisi lain, kajian amdal yang dilakukan masih sangat kurang, apalagi semua kajian menyatakan bahwa teluk Benoa tidak layak untuk direklamasi. | en_US |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model strategi komunikasi pemerintah provinsi Bali dalam penyelesaian konflik penolakan reklamasi teluk Benoa tahun 2017-2018. Penolakan reklamasi yang dipimpin oleh Forum Masyarakat Bali (forBali) membuat proyek yang berdasar hukum perpres 51 tahun 2014 menjadi tersendat. Meski posisi pemprov Bali bukan pihak eksekusi, namun beberapa tahapan langkah perencanaan dan pelaksanaan dilakukan demi berhasilnya teklamasi ini.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan yang diwawancarai adalah para pejabat pemerintah provinsi Bali yang terlibat dalam komunikasi dengan masyarakat Bali. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif dan validitas data dengan menggunakan tranggulasi sumber.
Hasil penelitian ini mengungkap bahwa strategi komunikasi yang diterapkan pemprov Bali menggunakan pendekatan partisipatoris tokenism. Sebagai langkah perencanaan, pemprov telah melakukan studi kelayakan (amdal) meski jumlahnya sangat minimalis. Adapun langkah pelaksanaan ditempuh dengan jalan melakukan komunikasi interaktif dengan masyarakat, memfungsikan kelihan adat sebagai opinion leader, dan tetap berinteraksi dengan kearifan lokal. Agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif , pemerintah sebagai pihak pengambil keputusan sebaiknya melakukan komunikasi langsung kepada masyarakat Bali. Di sisi lain, kajian amdal yang dilakukan masih sangat kurang, apalagi semua kajian menyatakan bahwa teluk Benoa tidak layak untuk direklamasi. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Prodi Ilmu Komunikasi | en_US |
| dc.publisher | Lingkar Media | en_US |
| dc.subject | strategi komunikasi, opinion leader, kearifan lokal, studi kelayakan, partisipatoris tokenism | en_US |
| dc.title | Strategi Komunikasi Pemerintah Provinsi Bali dalam Kasus Penolakan Reklamasi Teluk Benoa | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
