Restrukturisasi BUMN juga akan menumbuhkan perlawanan sengit yang kemungkinan besar akan timbul dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya restrukturisasi BUMN dan adanya pemimpin perusahaan yang memanfaatkan proses restrukturisasi untuk kepentingan sendiriPada sektor pertambangan, Pemerintah melakukan restrukturiasi terhadap tiga perusahan BUMN yaitu dari PT Timah Tbk (TINS), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Peralihan saham milik negara di tiga perusahaan itu ke PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) yang akan menjadi holding BUMN Tambang. Pada tesis ini peneliti mengajukan dua permasalahan pokok dalam tesis yang berjudul: “Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Restrukturisasi BUMN Pada Sektor Pertambangan Di Indonesia (PT Timah Tbk, PT Aneka Tambang Tbk dan PT Bukit Asam Tbk)”. Permasalahan tersebut meliputi: Pertama,Bagaimana caranya agar kebijakan restrukturisasi yang dilakukan Pemerintah terhadap PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia? Kedua, Bagaimana Penerapan Konsep Good Corporate Governance terhadap PT Timah, PT Aneka Tambang, dan PT Bukit Asam?.Jenis Penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, pendekatan yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan atau Statute Approach. Teknik pengumpulan data terhadap sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan. Yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam Buku-buku, perundang-undangan, dokumen-dokumen, literature, majalah serta makalah yang berhubungan dengan Restrukturisasi BUMN Pada Sektor Pertambangan. Kemudian data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelusuran dalam penelitian tesis ini maka, Pembentukan holding BUMN tambang yang dilakukan 2 oleh Pemerintah terhadap PT Timah Tbk (TINS), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) merupakan kebijakan restrukturisasi terhadap ketiga BUMN pertambangan tersebut. Kebijakan ini dilakukan dengan cara mengalihkan saham milik negara pada tiga perusahaan itu ke PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Restrukturisasi dengan cara mengalihkan atau menggabungkan (Holding) BUMN Pertambangan dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan pemasukan negara melalui pajak, royalti dan dividen.Menurut penulis agar tidak bertentangan dan sejalan dengan PerundangUndangan. Pemerintah harus mengikuti prosedur dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium sebagai payung hukum undang-undang nomor 19 tahun 2003.Praktek serta Penerpan Good Corporate pada PT timah, PT Bukit Asam, PT Antam dan PT Inalum 1.ditetapkan oleh KEP-117/MMBU/2002 tentang penerapan praktek good corporate governance pada Badan Usaha Milik Negara 2. Peran dan tanggung jawab direksi akan diperjelas khususnya sehubungan dengan tujuan utama masing-masing BUMN 3. Peran dan tanggung jawab komisaris/dewan pengawas didorong lebih aktif dalam memberikan pendapat kepada direksi 4. melakukan perbaikan terhadap uji kelayakan dan kepatutan calon direksi 5. mendirikan komite nasional kebijakan corporate governance ( KNKCG ) 6.Melakukan Pembentukan komite audit dan komite Remunerasi sebagai sub komite komisaris secara bertahap akan diterapkan kepada PT Timah, PT Bukit Asam dan PT Antam 7.dalam upaya penerapan prinsip transparasi ( keterbukaan ) PT Timah, PT Bukit Asam dan PT Antam wajib menyajikan laporan keuangan tahunan dengan kualitas keterbukaan yang terbaik yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN, ditjen Pajak,Bappepam, BEJ dan IAI