DESAIN PERADILAN KHUSUS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

dc.contributor.author	NASRULLAH, NASRULLAH
dc.contributor.author	TANTO, LAILAM
dc.date.accessioned	2019-02-27T23:08:55Z
dc.date.available	2019-02-27T23:08:55Z
dc.date.issued	2018-12-13
dc.identifier.uri	http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/25455
dc.description	Seminar telah berlangsung dengan baik	en_US
dc.description.abstract	UU Nomor 8 Tahun 2015 juncto UU No. 10 Tahun 2016 telah mengamanatkan bahwa perkara perselisihan hasil Pilkada diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus, namun kedua UU tersebut tidak memberikan ketentuan detail mengenai badan peradilan khusus tsb, apakah dalam bentuk peradilan di bawah lingkungan MA ataukah dimungkinkan bersifat quasi peradilan. Disamping itu, politik hukum kedua UU tsb juga tidak menjelaskan kopetensi relatif badan peradilan khusus tersebut. Selain itu, tidak kedua UU juga tidak memberikan gambaran mengenai desain, apakah badan peradilan tersebut bersifat ad hoc atau permanen, begitu juga mengenai hukum acara yang akan dipakai dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkada ini tidak dijelaskan.	en_US
dc.description.sponsorship	Ristekdikti	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.subject	Badan Peradilah Khusus	en_US
dc.subject	Pilkada	en_US
dc.subject	Sengketa Hasil Pilkada	en_US
dc.title	DESAIN PERADILAN KHUSUS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH	en_US
dc.type	Presentation	en_US

SEMINAR
Berisi materi dosen (bukan sertifikat) yang dipresentasikan dalam seminar lokal, nasional maupun internasional diluar UMY, baik sebagai perserta Call for Paper, presenter, narasumber maupun keynote speaker.