dc.contributor.advisor | MUSLIKHATI, SITI | |
dc.contributor.author | MEDIA, ARIE RIA PRATAMA | |
dc.date.accessioned | 2019-04-12T01:44:01Z | |
dc.date.available | 2019-04-12T01:44:01Z | |
dc.date.issued | 2019-01-30 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/25998 | |
dc.description | Artikel ini akan membahas tentang alasan dibalik mengapa
Pemerintah Malaysia memiliki pendirian kuat untuk mendesak
Pemerintah Myanmar dalam rangka menghentikan konflik di
Rakhine yang menjadikan etnis Rohingya sebagai sasaran
penyerangan dalam konflik dan membuat mereka hidup dalam
kesengsaraan. Penelitian ini didasarkan atas analisis literatur
dan media, pernyataan-pernyataan resmi dari pemerintah, dan
dokumen-dokumen resmi. Sebagaimana kita ketahui, konflik
di Rakhine, Myanmar memaksa etnis Rohingya untuk keluar
melarikan diri seperti ke Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan
Indonesia. Masing-masing Malaysia maupun Myanmar adalah
anggota dari ASEAN. Kemunculan konflik Rohingya dan cara
Pemerintah Myanmar menyelesaikan isu ini telah melanggar
prinsip-prinsip fundamental dalam Piagam ASEAN. Karena
hal ini, Pemerintah Malaysia sudah melakukan beberapa
langkah untuk mendesak Myanmar agar segera menyelesaikan
konflik Rohingya ini. | en_US |
dc.description.abstract | This article will explain about the reason why Malaysian
Government have a strong stand to urged the Governement of
Myanmar to stop the conflict in Rakhine State that targeted the
Rohingya people and make them live in suffer. The research is
based on literature and media analysis, statements of official
government, and official documents. As we know, the conflict
in Rakhine State in Myanmar forcing the Rohingya people to
flee to another place and most of them end up in refugee camp
in several countries like in Bangladesh, Malaysia, Thailand
and Indonesia. Both Malaysia and Myanmar are the member
state of ASEAN. The emerged of Rohingya conflict and the
way Myanmar’s Government address this issue has already
violate several fundamental principles on the ASEAN Charter.
Because of this, Malaysian Government already has take some
actions to urged Myanmar to address Rohingya conflict
immediately. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Rohingya Conflict, Fundamental Principles of ASEAN, Malaysia, Myanmar | en_US |
dc.title | DESAKAN MALAYSIA KEPADA PEMERINTAH MYANMAR UNTUK MENGHENTIKAN KONFLIK ROHINGYA PADA TAHUN 2016 – 2017 | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FISIP
051 | en_US |