| dc.contributor.advisor | | |
| dc.contributor.author | PERTIWI, NURUL PUTRI | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-11T02:24:20Z | |
| dc.date.available | 2019-07-11T02:24:20Z | |
| dc.date.issued | 2019-02-11 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/27846 | |
| dc.description | Undang-Undang Perkawinan telah menentukan batas minimal usia
perkawinan yaitu laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun. Namum praktiknya
banyak terjadinya perkawinan di bawah umur salah satunya di Kabupaten Sleman.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya pemerintah khususnya Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman dalam mencegah
perkawinan di bawah umur dan faktor apa saja yang mendukung pemerintah
khususnya DP3AP2KB Kabupaten Sleman dalam mencegah perkawinan di bawah
umur. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Data dalam
penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini
menggunakan teknik analisis data deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil
penelitian ini adalah upaya pemerintah khususnya DP3AP2KB untuk mencegah
perkawinan di bawah umur dengan membuat program-program seperti Pusat
Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa (PIKR/M) yang dikembangkan dalam
program Genetasi Remaja (GenRe), yang dikelola dari, oleh dan untuk
Remaja/Mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang
pendewasaan usia perkawinan. Untuk mendukung pencegaha perkawinan di
bawah umur DP3AP2KB membuat program Kampung KB Kabupaten Sleman
dan melakukan sosialisai kepada remaja dan masyarakat, namun Upaya
Pemerintah Kabupaten Sleman belum maksimal untuk mencegar Perkawinan di
bawah umur. Pemerintah Kabupaten Sleman hanya dapat mengurangi angka
perkawinan di bawah umur. | en_US |
| dc.description.abstract | Marriage Law has determined the minimum age for marriage is 19 years
old men and 16 years old women. However, in the practice there are many
occurrence of underage marriage such as in Sleman. This study aims to determine
the government's efforts, especially the on Sleman Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (DP3AP2KB) in preventing under-age marriage and the factors in
supporting the government. The research type is normative empirical research.
The data in this study used primary data and secondary data. This research used
descriptive data analysis techniques with a qualitative approach. The results of
this study are the government's efforts, especially DP3AP2KB to prevent
underage marriage by creating programs such as the Information Center for
Counseling Youth/Students (ICRS/M) that was developed in the program Youth
Generation (GenRe) which is managed from, by and for Youth/Students in order
to provide information and counseling on marriage age maturation. In the other
hand to support the underage marriage DP3AP2KB is making district programs
Eligible Children (KLA) and Kampung KB Sleman and conduct socialization to
the youth and society. However, the programs were is not effective enough for
prevent underage marriage. It was only reduce the number of underage marriage | en_US |
| dc.publisher | FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
| dc.subject | Underage marriage, Sleman regency efforts, Prevention | en_US |
| dc.title | UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM MENCEGAH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR | en_US |
| dc.type | Thesis
SKR
F H
028 | en_US |
