Kehadiran lembaga PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) yang dilahirkan atas inisiasi gerakan politik PKS (Partai Keadilan Sejahtera) mampu menjadi lembaga filantropi yang memiliki agenda program kerja jangka panjang berbasis pemberdayaan masyarakat serta dapat bersinergi dengan agenda pembangunan secara global melalui program Sustainable Development Goals (SDGs). Kemudian, berkembangnya lembaga filantropi baik yang berbasis negara maupun masyarakat sipil seperti halnya PKPU di era kontemporer telah menunjukkan terjadinya politik kesejahteraan yang dikontestasikan oleh beberapa kalangan penyelenggara jaminan kesejahteraan diantaranya lembaga filantropi, partai politik, LSM, media massa, korporasi atau CSR. Maka, hal ini membuktikan semakin kuatnya kesejahteraan menjadi barang politik (political goods) sehingga, semua pihak ingin menaruh komitmen atas kerja-kerja kemanusiaan, meskipun arah gerakannya melakukan afiliasi. Dalam penelitian studi kasus (case study) ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif intepretatif. Dimana metode ini digunakan untuk mengetahui dan menjelaskan informasi politik kesejahteraan berbasis lembaga filantropi yang terdapat pada PKPU cabang Daerah Istimewa Yogyakarta dan ingin mengetahui patronase politik dibalik aktivitas pelayanan distribusi kesejahteraan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh temuan bahwa politik kesejahteraan berbasis filantropi pasca reformasi di Indonesia yaitu pertama terjadinya kontestasi politik kesejahteraan yang dibangun dengan kekuatan modal sosial dan praktik demokrasi sosial mampu membuat agenda kesejahteraan sosial, dibuktikan dengan peran PKPU mampu menjamin pelayanan distribusi kesejahteraan disaat negara mengalami kepasitas lemah di dalam menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial, kedua hadirnya pelembagaan PKPU yang notabene berangkat dari hasil inisiatif kader PKS dapat berguna untuk beberapa fungsi diantaranya fungsi pembangunan kesejahteraan, konsolidasi politik ideologis, dan adanya potensi besar dalam menyumbang atau berkontribusi pada dukungan proses elektoral. Kehadiran PKPU dipercaya oleh PKS merupakan agensi kolektif non pemerintah yang terlembagakan secara sistematis sebagai alat untuk mengupayakan berjalannya praktik kesejahteraaan jangka panjang, selain itu juga sebagai sarana membangun konsolidasi ideologis politik Islam dalam mendukung misi partai. Dengan kata lain, politik filantropi dapat diartikan untuk orientasi sosial-kemanusiaan, sementara filantropi politik dapat diartikan untuk orientasi kekuasaan dalam dinamika politik elektoral (pemilu).