KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG TERHADAP PEMBERLAKUAN ZONA IDENTIFIKASI PERTAHANAN UDARA CINA PADA TAHUN 2013

DETYANINGRUM, KHAIRUNNISA

dc.contributor.advisor	WIRASENJAYA, ADDE MARUP
dc.contributor.author	DETYANINGRUM, KHAIRUNNISA
dc.date.accessioned	2019-08-29T02:08:17Z
dc.date.available	2019-08-29T02:08:17Z
dc.date.issued	2019-07-13
dc.identifier.uri	http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/28457
dc.description	Sengketa Kepulauan Senkaku menjadi salah satu sengketa kedaulatan teritorial yang menjadi sorotan serta kontroversial di Asia. Jepang dan Cina telah berselisih paham terkait status kepulauan tersebut sejak tahun 1970-an. Konflik menjadi semakin memanas pada tahun 2013 pada saat Cina membentuk Zona Identifikasi Pertahanan Udara. Pasca dibentuknya Zona Identifikasi Pertahanan Udara, baik Jepang ataupun Cina saling menanggapi setiap tindakan yang dilakukan oleh kedua negara untuk membela legitimasi tiap masing-masing di Kepulauan Senkaku. Penulis mengangkat judul “Kebijakan Luar Negeri Jepang Terhadap Pemberlakuan Zona Identifikasi Pertahanan Udara Cina Pada Tahun 2013” yaitu untuk mengetahui lebih mendalam upaya atau kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Jepang terhadap pemberlakuan Zona Identifikasi Pertahanan Udara Cina, serta selanjutnya untuk mengetahui tujuan yang melatarbelakangi pemberlakuan Zona Identifikasi Pertahanan Udara Cina tersebut. Teoritik yang digunakan dalam Skripsi ini adalah Teori Politik Luar Negeri dan Konsep Aliansi. Berdasarkan konsep yang penulis gunakan, politik luar negeri merupakan kebijaksanaan suatu Negara yang ditujukan ke Negara lain untuk mencapai kepentingan tertentu serta aliansi yang terbentuk karena adanya kebutuhan dari dua atau lebih aktor akibat adanya ancaman dari Negara lain sehingga membutuhkan perlindungan dari Negara lain. Dalam kebijakan luar negerinya terhadap pemberlakuan Zona Identifikasi Udara Cina, Jepang berusaha untuk meningkatkan anggaran pertahanan serta memperluas aliansi dengan Negara-negara yang lebih kuat seperti Amerika Serikat.	en_US
dc.description.abstract	Sengketa Kepulauan Senkaku menjadi salah satu sengketa kedaulatan teritorial yang menjadi sorotan serta kontroversial di Asia. Jepang dan Cina telah berselisih paham terkait status kepulauan tersebut sejak tahun 1970-an. Konflik menjadi semakin memanas pada tahun 2013 pada saat Cina membentuk Zona Identifikasi Pertahanan Udara. Pasca dibentuknya Zona Identifikasi Pertahanan Udara, baik Jepang ataupun Cina saling menanggapi setiap tindakan yang dilakukan oleh kedua negara untuk membela legitimasi tiap masing-masing di Kepulauan Senkaku. Penulis mengangkat judul “Kebijakan Luar Negeri Jepang Terhadap Pemberlakuan Zona Identifikasi Pertahanan Udara Cina Pada Tahun 2013” yaitu untuk mengetahui lebih mendalam upaya atau kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Jepang terhadap pemberlakuan Zona Identifikasi Pertahanan Udara Cina, serta selanjutnya untuk mengetahui tujuan yang melatarbelakangi pemberlakuan Zona Identifikasi Pertahanan Udara Cina tersebut. Teoritik yang digunakan dalam Skripsi ini adalah Teori Politik Luar Negeri dan Konsep Aliansi. Berdasarkan konsep yang penulis gunakan, politik luar negeri merupakan kebijaksanaan suatu Negara yang ditujukan ke Negara lain untuk mencapai kepentingan tertentu serta aliansi yang terbentuk karena adanya kebutuhan dari dua atau lebih aktor akibat adanya ancaman dari Negara lain sehingga membutuhkan perlindungan dari Negara lain. Dalam kebijakan luar negerinya terhadap pemberlakuan Zona Identifikasi Udara Cina, Jepang berusaha untuk meningkatkan anggaran pertahanan serta memperluas aliansi dengan Negara-negara yang lebih kuat seperti Amerika Serikat.	en_US
dc.publisher	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	en_US
dc.subject	Zona Identifikasi Pertahanan Udara, kebijakan luar negeri, sengketa Kepulauan Senkaku, kedaulatan teritoral, Jepang, Cina.	en_US
dc.title	KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG TERHADAP PEMBERLAKUAN ZONA IDENTIFIKASI PERTAHANAN UDARA CINA PADA TAHUN 2013	en_US
dc.type	Thesis SKR 663	en_US