RESPON PEMERINTAH DAERAH ATAS KEBIJAKAN MORATORIUM CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENATAAN KELEMBAGAAN (STUDI KASUS DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 2011-2014)

dc.contributor.author	MUTIARIN, DYAH
dc.date.accessioned	2019-09-27T03:08:45Z
dc.date.available	2019-09-27T03:08:45Z
dc.date.issued	2015-05
dc.identifier.uri	http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/29127
dc.description.abstract	Permasalahan dalam birokrasi seperti embun dan inefesiensi yang ditengarai dengan struktur organisasi yang gemuk dan jumlah pegawai yang besar menyebabkan belanja untuk membiayai organisasi tersebut juga tinggi. Kebijakan moratorium CPNS merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan menekan presentasi pertumbuhan pegawai serta menekan belanja pegawai .	en_US
dc.publisher	Penyelenggara Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AMPPTM	en_US
dc.subject	Kebijakan Moratorium	en_US
dc.subject	Penataan Kelembagaan	en_US
dc.subject	Bisnis Proses	en_US
dc.title	RESPON PEMERINTAH DAERAH ATAS KEBIJAKAN MORATORIUM CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENATAAN KELEMBAGAAN (STUDI KASUS DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 2011-2014)	en_US
dc.type	Other	en_US

SEMINAR
Berisi materi dosen (bukan sertifikat) yang dipresentasikan dalam seminar lokal, nasional maupun internasional diluar UMY, baik sebagai perserta Call for Paper, presenter, narasumber maupun keynote speaker.