RESPON PEMERINTAH DAERAH ATAS KEBIJAKAN MORATORIUM CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENATAAN KELEMBAGAAN (STUDI KASUS DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 2011-2014)
Abstract
Permasalahan dalam birokrasi seperti embun dan inefesiensi yang ditengarai dengan struktur organisasi yang gemuk dan jumlah pegawai yang besar menyebabkan belanja untuk membiayai organisasi tersebut juga tinggi. Kebijakan moratorium CPNS merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan menekan presentasi pertumbuhan pegawai serta menekan belanja pegawai .