Pelibatan tiga pilar dalam pengelolaan wisata yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta sangat penting, hal ini disebut collaborative governance. Di Kabupaten Sleman, terdapat banyak wisata edukasi yaitu volcano tour di Kaliurang yang mengedukasi pengunjung tentang bencana alam. Agrowisata bumi Merapi, yang juga terdapat di kaliurang. Baru-baru ini yang menjadi pusat perhatian adalah Jogja exotarium atau mini zoo. Jogja Exotarioum atau mini zoo dan education centre adalah taman wisata edukasi yang menampilkan pengetahuan tentang satwa (http://jogjaexotarium.com). Jogja exotarium menawarkan berbagai wahana satwa yang dilengkapi berbagai fasilitas, seperti kolam renang anak, kolam tangkap ikan, tubing anak, edukasi perikanan, edukasi peternakan, edukasi pertanian, outbond training hingga café dan resto serta spot selfi bagi pengunjung (http://jogjaexotarium.com). Harapannya, jogja exotarium dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak dalam segi intelektual, emosional, sosial, spiritual dan fisik, meningkatkan imajinasi, kreativitas, dan kemampuan problem solving, meningkatkan kemampuan anak untuk fokus dan meningkatkan kemampuan kognitif, meningkatkan kemampuam akademik (http://jogjaexotarium.com). Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran masing-masing stakeholders dan bagaimana proses collaborative governance dalam pengelolaan wisata edukasi Jogja Exotarium di Kabupaten Sleman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara secara mendalam kepada masing-masing stakeholders yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Selain hal tersebut, didukung juga dengan data-data sekunder seperti peraturan-peraturan, jurnal, buku, dan yang lain-lain. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peran masing-masing stakeholders dalam pengelolaan wisata edukasi Jogja Exotarium di Kabupaten Sleman adalah pihak pemerintah sebagai kontrol atas pengeloaan wisata edukasi, masyarakat sebagai karyawan, dan pihak swasta sebagai pengelola wisata tersebut. Proses collaborative governance dalam pengelolaan wisata edukasi dengan 5 indikator yang digunakan untuk mengukur collaborative governance sudah baik, akan tetapi kolaboratif yang dilakukan tingkatnya masih awal yang artinya merugikan pemerintah, karena pemerintah belum bisa ikut campur terlalu jauh dalam pengelolaan wisata tersebut. Padahal jika sudah berbagi resiko dan ada keterlibatan pemerintah secara implementasi, akan menguntungkan pihak pemerintah.