Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintahan ialah mekanisme belanja yang dianggap sebagai pemanfaatan anggaran negara. Anggaran dari Pengadaan sendiri mencapai 40% dari sumber APBN dan APBD. Pengadaan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan sebuah kebijakan negara adanya peran serta masyarakat juga menjadi sorongan tersendiri dalam mewujudkan Good Governance and Clean Government. Masyarakat sebagai agen of Control bebas menyampaikan keluhan, masukan dan juga menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Responsivitas masyarakat dalam merespon sebuah keluhan akan mewujudkan pelayanan yang lebih baik. Maka dari itu, penelitian ini berkaitan dengan bagaimana partisipasi dan responsivitas masyarakat dalam pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa di Kabupaten Sintang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data ialah dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi sehingga dapat menggambarkan fakta yang terjadi pada saat penelitian ini dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi dari masyarakat di Kabupaten Sintang cenderung aktif, walaupun dalam beberapa kehidupan masyarakat masih ada yang memiliki sifat pasif hingga apatis. Sedangkan dari segi responsivitas pemerintah, adanya respon cepat tanggap pemerintah terhadap keluhan dari masyarakat membawa dampak positif bagi sikap dan tindakan aparatur pemerintah dalam melakukan perbaikan pelayanan yang ada. dalam proses pengadaan barang/jasa, partisipasi dari masyarakat terbagi menjadi dua kategori dan memiliki perannya masing-masing dalam proses pengadaan yaitu: Masyarakat dunia usaha (swasta) memiliki peran pada saat pelelangan. Sedangkan, masyarakat biasa (umum) merupakan masyarakat yang terdampak. Dalam pencegahan korupsi pengadaan, masyarakat ini bertugas sebagai agen of control karena mereka secara langsung melihat proses pelaksanaan yang ada di lingkungannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam partisipasi dan responsivitas masyarakat dalam pencegahan korupsi di pengadaan Kabupaten Sintang sudak baik, meski dalam prosesnya masih banyak kendala yang muncul dari berbagai faktor. Hal ini menjadi tugas penting antara pemerintah, masyarakat dan penegak hukum untuk bekerjasama dalam memberantas tindakan KKN. Saran dalam penelitian ini ialah adanya sosialisasi tentang Sistem LPSE kepada masyarakat umum, Pemerintah lebih aktif dalam melakukan koordinasi dengan LSM/NGO yang memilki fokus pada korupsi, melakukan bimbingan kepada masyarakat, Terbukanya pengawasan dalam proses pengadaan yang dimulai dari Perencanaan-Evaluasi Proyek, Masyarakat harus lebih aktif dalam menyikapi kebijakan.