Kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari tatanan pemerintah di Indonesia. Setiap pemerintah daerah di Indoneia mempunyai hak, wewenang dan kewajiban dalam menjalankan pemerintah daerahnya serta mengurus sendiri kepentingan masyarakat sesuai aspirasi masyarakat daerah tersebut termasuk memutuskan kebijakan publik. Dengan berpenduduk mayoritas Islam yang mana sangat berpengaruh dalam formulasi kebijakan daerah, bahkan terdapat juga kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan hukum dan norma-norma ke-Islaman salah satu contohnya adalah kebijakan mengenai surat edaran Bupati tahun 2016 tentang himbauan melaksanakan shalat teat waktu dan berjamaah di Kabupaten Karanganyar. Kebijakan publik yang berkaitan dengan norma ke-Islaman biasanya disebut dengan Perda Syariat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan informasi mengenai faktor yang melatarbelakangi terbitnya surat edaran Bupati tahun 2016 tentang himbauan melaksanakan shalat tepat waktu dan berjamaah di Kabupaten Karanganyar. Selain itu untuk mengetahui informasi tujuan diterbitkannya surat edaran tersebut. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terbitnya surat edaran Bupati tahun 2016 tentang himbauan melaksanakan shalat tepat waktu dan berjamaah di Kabupaten Karanganyar. Peneitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden. Data sekunder yaitu semua data informasi yang diperoleh tidak secara langsung, melalui laporan/buku-buku/catatan/dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. faktor-faktor yang mempengaruhi terbitnya surat edaran Bupati tahun 2016 tentang himbauan melaksanakan shalat tepat waktu dan berjamaah di Kabupaten Karanganyar dalam penelitian ini diukur berdasarkan empat indikator yaitu: lingkungan, presepsi pembuatan kebijakan mengenai lingkungan, aktivitas pemerintah perihal kebijakan, aktivitas masyarakat perihal kebijakan dan juga ada dua faktor yaitu faktor sosiologis dan faktor organisatoris. Temuan penelitian menyatakan bahwa ada empat indikator yaitu: lingkungan, presepsi, aktivitas pemerintah, aktivitas masyarakat hanya ditemukan satu keterkaitan dengan latarbelakang Bupati dalam menerbitkan surat edaran yaitu presespsi. Sedangkan pada dua indikator lainnya yaitu: faktor sosiologis dan organisatoris juga terdapat keterkaitan, akan tetapi presespsi pembuatan kebijakan mengenai lingkungan yang dominan dalam mempengaruhi terbitnya surat edaran tersebut.