| dc.contributor.advisor | PURWANINGSIH, TITIN | |
| dc.contributor.author | ASNAWIAH, NURUL | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-14T01:43:19Z | |
| dc.date.available | 2019-11-14T01:43:19Z | |
| dc.date.issued | 2019-03-27 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/30384 | |
| dc.description | Keterwakilan perempuan dalam politik formal di Indonesia mulai memperoleh ruang sejak dikeluarkannya Undang-Undang Pemilu No. 12 Tahun 2003, yang menyebutkan pentingnya aksi afirmasi (affirmation action) bagi partisipasi politik perempuan dengan menetapkan jumlah 30% dari seluruh calon partai politik pada parlemen di tingkat nasional maupun lokal. Di Kota Tidore Kepulauan, secara kuantitas jumlah perempuan yang menduduki bangku legislatif belum mencapai kuota affirmasi. Penelitian ini bertujuan untuk tidak hanya meilhat segi kuantitas namun juga segi kualitas, bagaimana dengan jumlah yang ada anggota legislatif perempuan menjalankan fungsi, hak, dan kewenangannya sebagai representasi subtantif dari perempuan di Kota Tidore Kepulauan.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan dari anggota legislatif perempuan, sekretariat DPRD, dan dari ranah Eksekuif dengan Wakil walikota serta Bidang Pemberdayaan Perempuan. Selain itu juga menggunakan kuesioner dengan skala Guttman untuk melihat persepsi pemilih di Daerah Pemilihan masing-masing anggota legislatif perempuan.
Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa secara substantif eksistensi ke-4 anggota legislatif perempuan sebagai representasi masyarakat Kota Tidore Kepulauan khususnya perempuan dapat dikatakan cukup baik namun belum maksimal dalam mempertanggungjawabkan identitas representasi yang dimiliki. Hasil kuesioner menunjukkan lebih dari setengan responden (57,5%) mengakui bahwa anggota legislative perempuan sudah memanfaatkan masyarakat atau jaringan aktivis perempuan untuk mendengar aspirasi perempuan, dan 42,25% responden menyatakan bahwa anggota legislative perempuan sudah mengakomodir aspirasi dan kepentingan perempuan selama masa jabatannya. Dan lebih dari setengah responden (63,75%) mengaku belum puas dengan kinerja anggota legislatif perempuan.
Faktor-faktor yang menjadi pengaruh bagi ke-empat anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai representasi perempuan di Kota Tidore Kepulauan yaitu yaitu masih terbatasnya kapasitas mereka dalam merumuskan isu-isu strategis terkait kepentingan perempuan. Keterbatasan kapasitas ini bisa jadi terkait dengan fakta belum terbangunnya jaringan antara para legislator perempuan DPRD Kota Tidore Kepulauan dengan para aktivis dan pejuang kepentingan perempuan diluar DPRD, dan juga sistem politik dan pemilu yang mempengaruhi tingkat independensi dari ke-empatnya.
Kata kunci: Anggota Legislatif Perempuan; Representasi Subtantif | en_US |
| dc.description.abstract | Women's representation in formal politics in Indonesia began to gain space since the issuance of Undang-Undang No. 12 tahun 2003, which mentions the importance of affirmation action for women's political participation by setting the amount of 30% of all political party candidates in parliament at national and local levels. In the City of Tidore Islands, in terms of quantity the number of women occupying the legislative seat has not yet reached an affirmation quota. This research aims to not only look at the quantity but also the quality aspect, how the women legislative members carry out their functions, rights and authority as a substantive representation of women in Kota Tidore Kepulauan.
This study uses a qualitative method. The technique of collecting data uses interviews, observation, and documentation. Interviews were conducted with informants from women legislative members, Sekretariat DPRD, and from the Execute domain with the Deputy Mayor and the Women's Empowerment Sector. Besides that, it also uses a Guttman scale questionnaire to see the perceptions of voters in the Electoral District for each member of the women's legislature.
The results of this study found that substantively the existence of all 4 female legislative members as representatives of the people of Kota Tidore Kepulauan, especially women, could be said to be quite good, but not yet maximal in accounting for the identity of representation they had. The results of the questionnaire showed that more than one half of the respondents (57.5%) admitted that female legislators had used the community or women's activist network to hear women's aspirations, and 42.25% of respondents stated that women legislators had accommodated women's aspirations and interests during their term of office. And more than half of the respondents (63.75%) claimed that they were not satisfied with the performance of female legislators.
The factors that influence the four legislative members of women in carrying out their functions as representation of women in Kota Tidore Kepulauan are their limited capacity in formulating strategic issues related to women's interests. The factors that influence the four legislative members of women in carrying out their functions as representation of women in Tidore Kepulauan City are their limited capacity in formulating strategic issues related to women's interests. The limitation may be related to the fact that the network of women legislators in the City of Tidore Kepulauan DPRD has not been established with women activists who have an agenda to guard women's interests, as well as political and electoral systems that influence their level of independence.
Keywords: Women's | en_US |
| dc.publisher | MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
| dc.subject | Women's Legislative Members; Substantive Representation | en_US |
| dc.title | REPRESENTASI SUBSTANTIF ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DPRD KOTA TIDORE KEPULAUAN PERIODE 2014-2019 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
