Browsing Master of Government Science by Issue Date
Now showing items 1-20 of 155
-
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN DAERAH PEMILIHAN PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014 (STUDI DI KABUPATEN BULUNGAN KALIMANTAN UTARA)
(PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2013)Penelitian ini lebih kepada penelitian lapangan dengan bantuan studi kepustakaan dan infrmasi dari internet sebagai penunjang. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian survei yang bersifat deskripti-eksploratif. ... -
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (STUDI KASUS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NO. 7 TAHUN 2009 TENTANG KEMITRAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN)
(PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2013-09-23)ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan) Disusun Oleh: Jimmy N. 201 I 1040037 ABSTRAK Perda ... -
ANALISIS IMPLEMENTASI ANGGARAN PEMBANGUNAN KELISTRIKAN : STUDI TERHADAP PERDA APBD SEKTOR PERTAMBANGAN EREGI KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2010-2012
(PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2013-10-30)ABSTRTK Pengembagan keter-iag:rlistrikan di Iiabr-rpaten Bulutrgau cliiaksartakan berdasarkan implentenlasi Percla .PBD l(abLrpatcr-r Buluttsiur. Namutt cleurikiatt. implenientasi terhadap kebijakan ini tentu sala nrasih ... -
KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA (STUDY PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB. PULAU MOROTAI TAHUN 2013) PROPINSI MALUKU UTARA
(PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2013-11-01)Penelitian ini melihat Kinerja dan Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengembangkan Potensi Wisata yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Penelitian ini bertujuan untuk; (1) menganalisis Kinerja Dinas Pariwisata ... -
KEWENANGAN KASULTANAN DALAM BIDANG PERTANAHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(MIP UMY, 2016-09-17) -
ANALISIS PEROLEHAN SUARA PASANGAN JOKOWI-JK PILPRES 2014 DI KOTA PROBOLINGGO JAWA TIMUR
(MIP UMY, 2016-12-26)Pasca reformasi bangsa kita sudah berhasil melaksanakan pemilihan umum presiden yang di pilih langsung oleh rakyat. pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara kesatuan ... -
EFEKTIVITAS KANTOR PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH (KPPD) DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG MELALUI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT)
(MIP UMY, 2016-12-26)Izin penggunaan pemanfaatan tanah masih menjadi suatu permasalahan yang cukup rumit di Indonesia. Pemanfaatan ruang dibanyak daerah di Indonesia, dalam pelaksanaannya tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang ... -
EVALUASI PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (Studi Tentang Hubungan Stakeholder, Model Pembiayaan dan Outcome JKN di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
(MIP UMY, 2016-12-26)Pelayanan kesehatan adalah salah satu hak mendasar masyarakat yang diselenggarakan pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28 H Ayat (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat ... -
POLA RELASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF PADA PENYUSUNAN LEGISLASI DAERAH (STUDI DI PEMBAHASAN APBD KABUPATEN BURU SELATAN 2015)
(MIP UMY, 2016-12-26)Pembahasan APBD merupakan proses yang sangat kompleks. Hal ini Nampak meski telah adan aturan yang mengatur tentang mekanisme pembahasan anggaran namun tetap saja di dalamnya sarat dengan pola relasi kepentingan para ... -
PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI
(MIP UMY, 2016-12-26)Peristiwa bencana kebakaran hutan dan lahan yang hampir setiap tahun terjadi di Indonesia menjadi pusat perhatian berbagai kalangan pada level regional, nasional bahkan internasionall. Dampak dari kebakaran ini telah ... -
KONSISTENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN ANGGARAN DAERAH
(MIP UMY, 2016-12-26)Pembangunan di Indonesia selama ini telah mencapai hasil yang mendekati perencanaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwasanya Anggaran Daerah yang tertuang dalam APBD berpedoman ... -
DINAMIKA POLITIK KEISTIMEWAAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PASCA UU NOMOR 13 TAHUN 2012
(MIP UMY, 2016-12-26)Pada Tahun 2012 Undang-Undang Keistimewaan DIY dinyatakan resmi berlaku. Berdasarkan Undang-undang yang terdiri dari 16 Bab dan 51 Pasal tersebut Pemerintah Pusat memberikan lima kewenangan khusus kepada Pemerintah ... -
EVALUASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016
(MIP UMY, 2016-12-26)Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselengarakan BPJS Kesehatan merupakan suatu program asuransi yang membantu masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Penelitian ini sangat penting sebagai ... -
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
(MIP UMY, 2017-01-03)Masalah pendidikan merupakan salah satu agenda besar pemerintah baik pusat maupun daerah. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan mutu dan pelayanan terhadap pendidikan ialah menetapkan ... -
KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DI DAERAH OTONOMI KHUSUS ACEH DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI TAHUN 2007-2016
(MIP UMY, 2017-01-05)Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai salah satu lembaga perumus kebijakan Aceh (legislasi), semakin menemukan “ruang politik” yang luas paska berlakunya undang-undang otonomi khusus untuk Aceh. Undang-undang otonomi ... -
FAKTOR KEMENANGAN KOALISI SUHARSONO-HALIM DALAM PEMENANGAN PEMILU KEPALA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015
(2017-01-06)Pemilu kepala daerah (Pemilukada) merupakan salah satu bagian dari mekanisme demokrasi, menjadi gerbang utama dalam membangun kepemimpinan di daerah. Kabupaten Bantul berhasil melaksanakan pemilukada serentak pertama pada ... -
Modalitas Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 (Studi Kasus : Indah Putri Indriani Sebagai Bupati Terpilih di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan)
(MIP UMY, 2017-01-06)Dalam sejarah kontestasi politik di Sulawesi Selatan seperti pemilukada, belum pernah ada seorang perempuan yang berhasil memenangkan sebuah pemilukada. Terlebih calon perempuan tersebut adalah seorang pendatang di daerah ... -
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WILLINGNESS TO PAY (WTP) IURAN PESERTA BPJS KESEHATAN KELAS II DI KABUPATEN SLEMAN ANALISIS CONTINGENT VALUATION METHOD (CVM)
(FE UMY, 2017-03-07)The study was permorfed to identify the factors influencing the willingness to pay of BPJS Kesehatan class II participants in Sleman Regency by using Contingent Valuation Method (CVM) analysis. The variables used in this ... -
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA INDUSTRI SEDANG DAN BESARDI JAWA TENGAH
(FE UMY, 2017-03-27)Masalah ketenagakerjaan yang terjadi saat ini karena adanya peningkatan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, sementara kesempatan kerja yang ada sangat terbatas sehingga membuat angka pengangguran semakin tinggi dan ...