Batam merupakan salah satu daerah di Kepulauan Riau. Batam berdasarkan letak geografis berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, dilewati jalur pelayaran internasional, dari faktor ini menjadikan batam sebagai daerah yang untuk dijadikan penanaman modal asing bagi investor asing. Konsep Free Trade Zone merupakan kawasan bebas dari biaya masuk, PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Penelitian ini menggunakan teori efektivitas, teori Liberalisme, konsep Paradiplomasi. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui keefektivitas tata kelola Paradiplomasi Free Trade Zone (FTZ) di wilayah Batam. Metode yang penulis gunakan adalah dengan melakukan library research seperti berupa buku, artikel, jurnal dan berbagai media yang relevan dalam penulisan ini, dan penulis mewawancarai pihak terkait. Penulis juga menggunakan metode coding untuk mendeteksi dalam konten analisis. Hasil penelitian sementara, dengan kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, yang dahulu sistem sentralistik menjadi desentralisasi, yang mana pemerintah pusat memberikan kewenangan pengelolaan dan pembangunan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Terdapat dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 diganti menjadi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang kawasan bebas dan pelabuhan bebas Batam untuk Free Trade Zone (FTZ) wilayah Batam. Kebijakan baru pemerintah Indonesia yang menganut sistem desentralisasi berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola dan pembangunan daerahnya sendiri. Ada beberapa regulasi yang mengatur terhadap hal ini secara khusus namun dalam praktiknya masih sering terjadi ketidakkonsisten. Serta belum adanya kesesuaian pelaksanaan Paradiplomasi di perbatasan.